Harus Ada Terobosan untuk Mengentas Kemiskinan

JAKARTA - Selama ini pengentasan kemiskinan di Indonesia dinilai tidak efektif dan tepat sasaran, angka penurunannya sangat lambat. Sementara subsidi terus meningkat tajam, namun tidak sepenuhnya subsidi tersebut sampai di masyarakat yang menderita kemiskinan.

Direktur Indef Fadil Hasan menjelaskan, untuk mengentaskan kemiskinan beserta dengan subsidi yang tidak sampai ke lapisan masyarakat bawah, pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan.

"Di sini harus ada terobosan untuk mengentaskan masalah di atas. Yang pertama adalah untuk meningkatkan belanja modal terutama untuk perbaikan infrastruktur. Sumbernya mau tidak mau harus dari subsidi yang selama ini untuk BBM atau energi. Mengingat sangat banyaknya subsidi untuk BBM yang malah dinikmati oleh kalangan menengah ke atas," jelasnya di Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Fadil menambahkan, untuk terobosan selanjutnya adalah berusaha meningkatkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan. "Lembaga memiliki anggaran untuk masalah pengentasan kemiskinan. Namun dalam hal ini, jumlahnya kurang dari 1/3 nya yang sampai ke masayarakat miskin. 2/3-nya lagi digunakan untuk birokrasi mereka. Sehingga yang benar-benar jatuh di masyarakat hanya 1/3 saja. Ini harus diperbaiki. Programnya harus yang sifatnya memberdayakan," paparnya.

Pemberdayaan programnya, lanjutnya, bisa dilakukan lewat program pembangunan infrastruktur. Jadi mereka yang miskin atau kurang mampu diberikan pekerjaan dengan model kredit lewat Koperasi Usaha Rakyat (KUR).

Terobosan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi birokrasi. "Untuk program ini, ke depan yang terkait adalah proses penerimaan pegawai baru harus ditekan. Kecuali jika untuk menggantikan mereka yang pensiun. Karena ini sangat memakan anggaran yang seharusnya bisa dialokasian untuk kebutuhan yang lebih urgent," jelasnya.

Dengan terobosan-terobosan tersebut, seharusnya angka kemiskinan bisa ditekan. Ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang konsisten.

"Harus ada suatu kepemimpinan yang efektif, tidak ada lagi yang namanya kebijakan-kebijakan itu dinegosiasikan. Kemudian tidak lagi diperjualbelikan untuk kepentingan politik," tutupnya.