PT JM Harus Pendekatan Untuk Realisasikan Monorail
Sabtu, 24 Mei 2014 - 16:58 WIB
PT JM Harus Pendekatan Untuk Realisasikan Monorail
A
A
A
JAKARTA - Konsultan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukas Hutagalung mengatakan, untuk merealisasikan mega proyek Monorail, PT Jakarta Monorail (PT JM) harus melakukan pendekatan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Dia menuturkan, PT JM dan Pemprov DKI Jakarta ibarat dua sejoli yang akan menikah. Dibutuhkan pendekatan dan saling percaya satu sama lain agar prosesnya berlangsung lancar dan awet.
"Jadi dalam konsep PKS memang yang paling prinsipil itu, dalam perkawinan juga itu enggak bisa dipaksaan antara satu pihak dengan yang lain. Tapi ada beberapa hal yang bisa ciptakan kepercayaan," ujar dia dalam diskusi Kompasiana di Kuningan City, Sabtu (24/5/2014).
Menurutnya, pemerintah belum terbiasa dengan sistem PKS. Mereka sekian lama menjalankan proyek sendiri tanpa pihak swasta. Oleh karena itu, butuh waktu untuk menumbuhkan kepercayaan Pemprov DKI Jakarta terkait pembangunan mega proyek ini.
"Sekarang mau kawin, biasanya sendiri nah giliran ada pasangannya dia mikir wah biasanya saya biasa sendiri. Jadi pintar-pintarnya JM mendekatkan DKI. Memang perlu waktu untuk terus menerus beri pengertian," tambahnya.
Selain itu dari sisi Pemprov DKI, sambungnya, harus belajar mempercayai pihak lain. Memang kepercayaan 100% sulit untuk terbangun, untuk itu perlu ada decision making yang dapat menentukan hal ini.
"Monorail dan DKI mau tidak mau harus diputuskan. Karena bayangkan ini baru perjanjian dinegosiasikan, masih ada yang lebih besar yaitu konstruksi terus operasi. Ini baru mau kawin saja sudah saling tidak percaya. Jadi decision makernya harus buat keputusan, karena enggak mungkin buat orang percaya 100%," tandasnya.
Dia menuturkan, PT JM dan Pemprov DKI Jakarta ibarat dua sejoli yang akan menikah. Dibutuhkan pendekatan dan saling percaya satu sama lain agar prosesnya berlangsung lancar dan awet.
"Jadi dalam konsep PKS memang yang paling prinsipil itu, dalam perkawinan juga itu enggak bisa dipaksaan antara satu pihak dengan yang lain. Tapi ada beberapa hal yang bisa ciptakan kepercayaan," ujar dia dalam diskusi Kompasiana di Kuningan City, Sabtu (24/5/2014).
Menurutnya, pemerintah belum terbiasa dengan sistem PKS. Mereka sekian lama menjalankan proyek sendiri tanpa pihak swasta. Oleh karena itu, butuh waktu untuk menumbuhkan kepercayaan Pemprov DKI Jakarta terkait pembangunan mega proyek ini.
"Sekarang mau kawin, biasanya sendiri nah giliran ada pasangannya dia mikir wah biasanya saya biasa sendiri. Jadi pintar-pintarnya JM mendekatkan DKI. Memang perlu waktu untuk terus menerus beri pengertian," tambahnya.
Selain itu dari sisi Pemprov DKI, sambungnya, harus belajar mempercayai pihak lain. Memang kepercayaan 100% sulit untuk terbangun, untuk itu perlu ada decision making yang dapat menentukan hal ini.
"Monorail dan DKI mau tidak mau harus diputuskan. Karena bayangkan ini baru perjanjian dinegosiasikan, masih ada yang lebih besar yaitu konstruksi terus operasi. Ini baru mau kawin saja sudah saling tidak percaya. Jadi decision makernya harus buat keputusan, karena enggak mungkin buat orang percaya 100%," tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
