Pemerintah Perlu Pertegas Pencegahan Penyelundupan BBM

JAKARTA - Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai tidak tepat sasaran, serta potensi terjadinya penyelundupan terhadap BBM subsidi terus menjadi sorotan. Bahkan, kuota BBM bersubsidi diperkirakan akan terlampaui pada 2014.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan pemerintah perlu memperketat pengawasan dan proteksi untuk mencegah terjadinya penyelundupan.

"Ya paling kalau memang pengawasan kemungkinan adanya penyelundup bisa ditingkatkan supaya tidak ada penyelundupan mungkin bisa," ujar dia kepada Sindonews, Jumat (30/5/2014).

Lebih lanjut Marwan menuturkan, selama ini industri ditengarai berpotensi untuk terjadinya penyelundupan serta penyalahgunaan BBM bersubsidi. Karena dia menilai, selama ini meskipun pemerintah telah melakukan pembatasan atau proteksi terhadap BBM bersubsidi, namun penyelundupan masih saja terjadi.

"Karena selama ini yang menyelundup tetap saja ada, lalu yang menyalahgunakan untuk digunakan di pertambangan di industri juga ada. Mungkin ini perlu ditingkatkan untuk menjamin tidak terjadi penyelewengan itu," tambah dia.

Sementara terkait kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) bagi pelanggan industri, Marwan mengungkapkan bahwa hal ini juga berpotensi bocorkan kuota BBM bersubsidi. Pasalnya, kenaikan tarif tersebut membuat mereka mengalihkan penggunaan listriknya ke solar subsidi.

"Ada juga. Saya kira ada kan solar untuk listrik kan ada. Itu juga berpotensi naik," tandasnya.