Presiden Terpilih Diminta Fokus Dua Hal Ini
Minggu, 15 Juni 2014 - 17:38 WIB
Presiden Terpilih Diminta Fokus Dua Hal Ini
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Pembangunan Nasional Syahrial Loetan mengatakan, ada dua hal yang harus menjadi fokus presiden terpilih, yakni infrastruktur daerah dan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan perekonomian bangsa.
"Kedua hal tersebut menjadi tantangan besar bangsa Indonesia untuk mampu meningkatkan perekonomiannya sekaligus bersaing di dunia internasional," kata dia dalam rilisnya, Minggu (15/6/2014).
Dia menjelaskan, infrastruktur dasar dapat dilihat dari beberapa tantangan yang ada. Pertama, dari alokasi tingkat rasio anggaran yang dialokasikan bagi infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, pemerintah Indonesia baru mengalokasikan anggaran infrastruktur 1-2%, padahal idealnya 5% terhadap PDB.
Kedua, dibutuhkan banyak moda transportasi yang dapat mengakomodasi bulk cargo/dalam jumlah besar untuk mendistribusikan produk-produk dalam negeri ke berbagai tujuan, baik dalam maupun luar negeri, mengingat geografis Indonesia yang terdiri atas banyak pulau.
“Pembangunan moda transportasi berupa jalan kereta api, pelabuhan, jalan tol, dan bandara, harus dibangun dalam jumlah masif dengan kualitas yang handal, sehingga dapat dipastikan jalur distribusi barang dan jasa dari dan ke seluruh wilayah Indonesia dapat terjamin dan dipenuhi memadai,” jelas Syahrial.
Ketiga, melonjaknya kebutuhan energi/tenaga listrik akibat pesatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan asumsi laju pertumbuhan ekonomi 6% per tahun, maka dibutuhkan pertambahan daya listrik terpasang sebesar 1,5 kali besaran pertumbuhan ekonomi. Artinya, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, maka dibutuhkan tambahan pembangkit berdaya 9% per tahun.
Adapun mengenai kesejahteraan sosial, menurut dia, mendesak diwujudkan bagi masyarakat kelompok miskin dan hampir miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tahun 2009-2013, angka kemiskinan Indonesia berada dalam kisaran 11%. Artinya, sekitar 25 juta penduduk Indonesia tergolong miskin dan jika ditambah jumlah penduduk hampir miskin, maka jumlahnya semakin besar.
"Karena itu, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial perlu memerhatikan beberapa hal," ujar dia.
Pertama, perlunya evaluasi dan pengawasan serta pemberantasan komprehensif terkait jalur mafia yang menguasai perjalanan distribusi produksi petani dalam negeri. Karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat mengangkat peluang petani mendapatkan selisih harga wajar.
Kedua, kepemilikan lahan pertanian yang diberikan pemerintah melalui agenda Reformasi Agraria perlu diperbesar. Dari posisi saat ini seluas 0,25 hektare (ha) per petani menjadi minimal sekitar 0,5 ha per petani.
Ketiga, pemerintah harus tegas mengurangi anggaran subsidi yang terlalu besar dan tidak sehat bagi APBN, sehingga penghematan anggaran melalui pengurangan subsidi dapat membiayai banyak kegiatan di sektor sarana/prasarana serta kesejahteraan sosial.
“Intinya, kedua hal ini akan menjadi fokus presiden terpilih sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga Indonesia bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya,” tandas Syahrial.
"Kedua hal tersebut menjadi tantangan besar bangsa Indonesia untuk mampu meningkatkan perekonomiannya sekaligus bersaing di dunia internasional," kata dia dalam rilisnya, Minggu (15/6/2014).
Dia menjelaskan, infrastruktur dasar dapat dilihat dari beberapa tantangan yang ada. Pertama, dari alokasi tingkat rasio anggaran yang dialokasikan bagi infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, pemerintah Indonesia baru mengalokasikan anggaran infrastruktur 1-2%, padahal idealnya 5% terhadap PDB.
Kedua, dibutuhkan banyak moda transportasi yang dapat mengakomodasi bulk cargo/dalam jumlah besar untuk mendistribusikan produk-produk dalam negeri ke berbagai tujuan, baik dalam maupun luar negeri, mengingat geografis Indonesia yang terdiri atas banyak pulau.
“Pembangunan moda transportasi berupa jalan kereta api, pelabuhan, jalan tol, dan bandara, harus dibangun dalam jumlah masif dengan kualitas yang handal, sehingga dapat dipastikan jalur distribusi barang dan jasa dari dan ke seluruh wilayah Indonesia dapat terjamin dan dipenuhi memadai,” jelas Syahrial.
Ketiga, melonjaknya kebutuhan energi/tenaga listrik akibat pesatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan asumsi laju pertumbuhan ekonomi 6% per tahun, maka dibutuhkan pertambahan daya listrik terpasang sebesar 1,5 kali besaran pertumbuhan ekonomi. Artinya, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, maka dibutuhkan tambahan pembangkit berdaya 9% per tahun.
Adapun mengenai kesejahteraan sosial, menurut dia, mendesak diwujudkan bagi masyarakat kelompok miskin dan hampir miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tahun 2009-2013, angka kemiskinan Indonesia berada dalam kisaran 11%. Artinya, sekitar 25 juta penduduk Indonesia tergolong miskin dan jika ditambah jumlah penduduk hampir miskin, maka jumlahnya semakin besar.
"Karena itu, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial perlu memerhatikan beberapa hal," ujar dia.
Pertama, perlunya evaluasi dan pengawasan serta pemberantasan komprehensif terkait jalur mafia yang menguasai perjalanan distribusi produksi petani dalam negeri. Karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat mengangkat peluang petani mendapatkan selisih harga wajar.
Kedua, kepemilikan lahan pertanian yang diberikan pemerintah melalui agenda Reformasi Agraria perlu diperbesar. Dari posisi saat ini seluas 0,25 hektare (ha) per petani menjadi minimal sekitar 0,5 ha per petani.
Ketiga, pemerintah harus tegas mengurangi anggaran subsidi yang terlalu besar dan tidak sehat bagi APBN, sehingga penghematan anggaran melalui pengurangan subsidi dapat membiayai banyak kegiatan di sektor sarana/prasarana serta kesejahteraan sosial.
“Intinya, kedua hal ini akan menjadi fokus presiden terpilih sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga Indonesia bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya,” tandas Syahrial.
(rna)
Lihat Juga :
