Ini Konsep Pengembangan EBT Lewat Usaha Koperasi
Selasa, 17 Juni 2014 - 14:31 WIB
Ini Konsep Pengembangan EBT Lewat Usaha Koperasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari ini menandatangani kerja sama pengembangan energi baru terbarukan (EBT) oleh koperasi.
Kerja sama ini diyakini dapat mendorong percepatan pembangunan di daerah pedalaman atau terpencil di Indonesia. Sementara, dari segi bisnis, kerja sama ini dinilai dapat mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat peserta koperasi. Secara bisnis, koperasi bisa balik modal dalam waktu lima tahun.
Menteri ESDM Jero Wacik menerangkan bahwa jenis penyediaan energi listrik untuk UKM dari sumber energi yang dapat diperbaharui adalah pengembangan mikro hidro dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.
"Contohnya pembangkit listrik tenaga surya, saya habis resmikan di Sulawasi Utara tepatnya di Pulau Miangas. Kita bangunkan di sana 2,5 kilo watt. Pulaunya kecil, kira-kira 200 rumah. Sejak itu berdiri, tidak usah lagi ngangkut solar untuk pembangkit listrik. Bisa manfaatkan matahari. Biayanya hanya Rp3 miliar atau Rp2 miliar. UKM atau Koperasi bisa bila diminta kembangkan itu, saya percaya," papar Jero di Jakarta, Selasa (17/6/2014).
Dia menegaskan bahwa pelaku UMKM tidak perlu khawatir akan merugi. Karena dengan konsep penyediaan listrik oleh Koperasi ini dirinya memperhitungkan dapat balik modal dalam waktu tak lebih dari lima tahun.
"Misalnya masa operasi mikro hidro itu kan sembilan tahun. Harga jual listrik ke masyarakat sudah ditetapkan Rp1.075/kwh. Hitungan kami dengan harga segitu bisa balik modal dalam waktu empat tahun. Sehingga di lima tahun sisanya bisa mengambil keuntungan," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan menyebutkan, kerja sama penyediaan energi oleh koperasi dapat mempercepat pembangunan di daerah-daerah tertinggal.
"Program ini sangat bagus untuk pemerataan. Dari pengalaman kami di daerah yang agak jauh terpencil itu infrastruktur termasuk listrik sangat kurang. Dari MoU (penandatanganan dengan Kementerian ESDM) ini dapat mempercepat pembangunan daerah. Kita memiliki satu potensi yang dapat dimaksimalkan. Kita sinergikan dengan pelaku koperasi daerah," kata Syarief.
Menurutnya, jika penyediaan listrik dapat dilakukan oleh masyarakat lewat koperasi maka masyarakat dapat menikmati sumber listrik yang murah dan pembangunan di daerah yang bersangkutan dapat berjalan lebih cepat.
"Contohnya seperti Alor-NTT, tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Di sinilah kami sedang buat pilot project. KUKM bisa memiliki daya listrik yang murah. Kalau ini dilakukan saya kira pemberdayaan ekonomi di daerah akan semakin unggul," pungkas dia.
Kerja sama ini diyakini dapat mendorong percepatan pembangunan di daerah pedalaman atau terpencil di Indonesia. Sementara, dari segi bisnis, kerja sama ini dinilai dapat mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat peserta koperasi. Secara bisnis, koperasi bisa balik modal dalam waktu lima tahun.
Menteri ESDM Jero Wacik menerangkan bahwa jenis penyediaan energi listrik untuk UKM dari sumber energi yang dapat diperbaharui adalah pengembangan mikro hidro dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.
"Contohnya pembangkit listrik tenaga surya, saya habis resmikan di Sulawasi Utara tepatnya di Pulau Miangas. Kita bangunkan di sana 2,5 kilo watt. Pulaunya kecil, kira-kira 200 rumah. Sejak itu berdiri, tidak usah lagi ngangkut solar untuk pembangkit listrik. Bisa manfaatkan matahari. Biayanya hanya Rp3 miliar atau Rp2 miliar. UKM atau Koperasi bisa bila diminta kembangkan itu, saya percaya," papar Jero di Jakarta, Selasa (17/6/2014).
Dia menegaskan bahwa pelaku UMKM tidak perlu khawatir akan merugi. Karena dengan konsep penyediaan listrik oleh Koperasi ini dirinya memperhitungkan dapat balik modal dalam waktu tak lebih dari lima tahun.
"Misalnya masa operasi mikro hidro itu kan sembilan tahun. Harga jual listrik ke masyarakat sudah ditetapkan Rp1.075/kwh. Hitungan kami dengan harga segitu bisa balik modal dalam waktu empat tahun. Sehingga di lima tahun sisanya bisa mengambil keuntungan," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan menyebutkan, kerja sama penyediaan energi oleh koperasi dapat mempercepat pembangunan di daerah-daerah tertinggal.
"Program ini sangat bagus untuk pemerataan. Dari pengalaman kami di daerah yang agak jauh terpencil itu infrastruktur termasuk listrik sangat kurang. Dari MoU (penandatanganan dengan Kementerian ESDM) ini dapat mempercepat pembangunan daerah. Kita memiliki satu potensi yang dapat dimaksimalkan. Kita sinergikan dengan pelaku koperasi daerah," kata Syarief.
Menurutnya, jika penyediaan listrik dapat dilakukan oleh masyarakat lewat koperasi maka masyarakat dapat menikmati sumber listrik yang murah dan pembangunan di daerah yang bersangkutan dapat berjalan lebih cepat.
"Contohnya seperti Alor-NTT, tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Di sinilah kami sedang buat pilot project. KUKM bisa memiliki daya listrik yang murah. Kalau ini dilakukan saya kira pemberdayaan ekonomi di daerah akan semakin unggul," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
