Investor Jadikan Indeks Demokrasi Acuan Investasi di RI
Jum'at, 04 Juli 2014 - 13:00 WIB
Investor Jadikan Indeks Demokrasi Acuan Investasi di RI
A
A
A
JAKARTA - Head Democratic Governance Poverty Reduction Unit United Nations Development Programme (UNDP) dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Nurina Widagdo mengatakan, indeks demokrasi bisa menjadi acuan investor dalam menanamkan modal di Indonesia.
Pasalnya, dalam penentuan indeks demokrasi terdapat indikator keamanan negara. Salah satu indikator yang bisa menjadi penilaian investor asing adalah masalah demonstrasi atau mogok kerja yang bersifat kekerasan.
Indikator ini pada 2013 masih bernilai sangat buruk yaitu masih 18,71. Indikator ini juga terbilang turun dari 2012 yang tercatat 19,12.
"Bisa saja investor melihat hasil indeks demokrasi provinsi mana yang tinggi, mereka mencari berdasarkan indeks yang mana aman," kata Nurina ketika ditemui di Gedung BPS Pusat, Jakarta, Jumat (4/7/2014).
Dalam perhitungan indeks demokrasi Indonesia, setidaknya terdapat 28 indikator yang dinilai. Indikator ini bersifat kuantitatif yang sebelumnya diolah dari data kualitatif dengan mengcoding banyak sumber mulai dari media, data pemerintah daerah dan lain sebagainya.
Menurutnya, selain indikator demonstrasi dan mogok kerja, investor mungkin saja melihat indikator lain seperti pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah yang nilainya pada 2013 mencapai 72,51. Nilai indikator ini naik dari 2012 yang hanya 69,91.
"Sebenarnya utilisasi atau kegunaan indeks demokrasi ini macam macam. Kita belum penuh saja eksploitasi ini. Kadin industri bisa memberi masukan kepada investor mengenai stabilisisasi dengan membawa indikator-indikator ini," pungkasnya.
Pasalnya, dalam penentuan indeks demokrasi terdapat indikator keamanan negara. Salah satu indikator yang bisa menjadi penilaian investor asing adalah masalah demonstrasi atau mogok kerja yang bersifat kekerasan.
Indikator ini pada 2013 masih bernilai sangat buruk yaitu masih 18,71. Indikator ini juga terbilang turun dari 2012 yang tercatat 19,12.
"Bisa saja investor melihat hasil indeks demokrasi provinsi mana yang tinggi, mereka mencari berdasarkan indeks yang mana aman," kata Nurina ketika ditemui di Gedung BPS Pusat, Jakarta, Jumat (4/7/2014).
Dalam perhitungan indeks demokrasi Indonesia, setidaknya terdapat 28 indikator yang dinilai. Indikator ini bersifat kuantitatif yang sebelumnya diolah dari data kualitatif dengan mengcoding banyak sumber mulai dari media, data pemerintah daerah dan lain sebagainya.
Menurutnya, selain indikator demonstrasi dan mogok kerja, investor mungkin saja melihat indikator lain seperti pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah yang nilainya pada 2013 mencapai 72,51. Nilai indikator ini naik dari 2012 yang hanya 69,91.
"Sebenarnya utilisasi atau kegunaan indeks demokrasi ini macam macam. Kita belum penuh saja eksploitasi ini. Kadin industri bisa memberi masukan kepada investor mengenai stabilisisasi dengan membawa indikator-indikator ini," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
