Pemerintah dan BI Janji Jaga Stabilitas Makro Ekonomi
Pemerintah dan BI Janji Jaga Stabilitas Makro Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) hari ini melakukan rapat koordinasi (rakor) untuk menghadapi perkembangan kondisi makro ekonomi dan risiko ke depan.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, bahwa hingga kini stabilitas makro ekonomi masih terjaga dengan baik di tengah proses penyesuaian struktur perekonomian ke arah yang lebih seimbang.
"Kami (pemerintah dan BI) sepakat untuk memelihara stabilitas makro ekonomi dan menjaga kepercayaan pasar terhadap prospek perekonomian," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Jumat (4/7/2014).
Hal itu, lanjut dia, dilakukan dengan mengendalikan inflasi sesuai sasaran yang ditetapkan. Melanjutkan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih berkesinambungan, menjaga kesinambungan fiskal, dan mengelola Utang Luar Negeri (ULN) yang lebih sehat.
"Pengendalian inflasi akan diperkuat dengan sejumlah langkah konkret antara BI dan pemerintah. Caranya dengan memperkuat komitmen BI dan pemerintah dalam mencapai sasaran inflasi jangka menengah, yaitu 4,0% ± 1% di 2016-2017 dan 3,5% ± 1% di 2018," imbuhnya.
Selain itu, memitigasi risiko kenaikan inflasi volatile food dan administered prices, menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan, terutama menghadapi hari besar keagamaan, dan memperkuat TPI, dan TPID.
"Untuk mempertajam upaya pengelolaan defisit transaksi berjalan, kami akan mempercepat penyelesaian negosiasi UU Minerba, reformasi sektor energi termasuk kebijakan subsidi, serta mendorong investasi yang berorientasi ekspor atau substitusi impor," jelas Agus.
Lebih lanjut, dia mengatakan, kebijakan insentif bagi Foreign Direct Investment (FDI) yang melakukan reinvestasi pendapatan juga harus dilakukan, serta mendorong penggunaan jasa pengangkutan dan asuransi nasional untuk menekan defisit neraca jasa, dan penggunaan rupiah dalam transaksi di Indonesia.
"Kami juga memandang bahwa ULN penting dalam pembiayaan pembangunan. Namun diperlukan upaya untuk memitigasi risiko yang dapat timbul dari ULN agar tidak mengganggu stabilitas makro ekonomi," pungkasnya.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, bahwa hingga kini stabilitas makro ekonomi masih terjaga dengan baik di tengah proses penyesuaian struktur perekonomian ke arah yang lebih seimbang.
"Kami (pemerintah dan BI) sepakat untuk memelihara stabilitas makro ekonomi dan menjaga kepercayaan pasar terhadap prospek perekonomian," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Jumat (4/7/2014).
Hal itu, lanjut dia, dilakukan dengan mengendalikan inflasi sesuai sasaran yang ditetapkan. Melanjutkan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih berkesinambungan, menjaga kesinambungan fiskal, dan mengelola Utang Luar Negeri (ULN) yang lebih sehat.
"Pengendalian inflasi akan diperkuat dengan sejumlah langkah konkret antara BI dan pemerintah. Caranya dengan memperkuat komitmen BI dan pemerintah dalam mencapai sasaran inflasi jangka menengah, yaitu 4,0% ± 1% di 2016-2017 dan 3,5% ± 1% di 2018," imbuhnya.
Selain itu, memitigasi risiko kenaikan inflasi volatile food dan administered prices, menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan, terutama menghadapi hari besar keagamaan, dan memperkuat TPI, dan TPID.
"Untuk mempertajam upaya pengelolaan defisit transaksi berjalan, kami akan mempercepat penyelesaian negosiasi UU Minerba, reformasi sektor energi termasuk kebijakan subsidi, serta mendorong investasi yang berorientasi ekspor atau substitusi impor," jelas Agus.
Lebih lanjut, dia mengatakan, kebijakan insentif bagi Foreign Direct Investment (FDI) yang melakukan reinvestasi pendapatan juga harus dilakukan, serta mendorong penggunaan jasa pengangkutan dan asuransi nasional untuk menekan defisit neraca jasa, dan penggunaan rupiah dalam transaksi di Indonesia.
"Kami juga memandang bahwa ULN penting dalam pembiayaan pembangunan. Namun diperlukan upaya untuk memitigasi risiko yang dapat timbul dari ULN agar tidak mengganggu stabilitas makro ekonomi," pungkasnya.
(izz)
Explore More