Apindo Jateng Sesalkan Libur Nasional Saat Pilpres

SEMARANG - Penetapan libur nasional pada pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) disesalkan kalangan pengusaha. Pasalnya, dengan adanya ketetapan libur nasional, para pengusaha harus membayar lebih jika tetap ingin karyawannya bekerja.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi menilai, kebijakan pemerintah sangat tidak pro terhadap pengusaha.

Menurutnya, jika alasan pemerintah memberlakukan libur nasional supaya bisa memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam Pilpres, sebenarnya tidak perlu dilakukan langkah memberlakukan libur.

Karena, sambung Frans pada dasarnya para pengusaha sudah memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung pelaksanaan pemilu, dengan memberikan waktu kepada karyawan untuk berpartisipasi.

Dia menjelaskan, pihak perusahaan biasanya mengatur waktu antara pukul 08.00 sampai pukul 12.00 untuk memberikan kesempatan pada karyawan menggunakan hak pilihnya.

"Pada pemilu sebelumnya tidak ada libur nasional, tetapi karyawan tetap bisa berpartisipasi dalam pemilu, karena memang para pengusaha memberikan waktu khusus," katanya, Selasa (8/7/2014).

Pemberlakuan hari libur praktis perusahaan yang tetap mempekerjakan karyawanya harus mengeluarkan dana lebih untuk membayar gaji lembur.

"Kalau libur tapi mereka tetap masuk berarti kan dihitung lembur, dan kalau sudah seperti ini jelas akan memberatkan perusahaan. Di Indonesia ini sudah terlalu banyak hari libur, jangan ditambah-tambah terus," ucapnya.

Menurutnya, tidak semua perusahaan akan bisa mematuhi kebijakan hari libur nasional, pada saat pelaksanaan pemilu, telebih bagi perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki kontrak kerja dan harus segera diselesaikan.

"Saat ini kami patuh dengan kebijakan pemerintah, tetapi ke depan kami berharap pemerintah berpikir secara produktif dan meninjau ulang keputusan libur nasional pada saat pemilu. Pemerintah tidak perlu khawatir, karena kami memiliki komitmen untuk mensukseskan Pemilu," terangnya.

Sementara, pada pelaksanaan Pilpres 9 Juli, kegiatan operasional Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) terhenti shift I yaitu pukul 08.00 sampai 16.00 WIB. Layanan dokumen loket dibuka pukul 13.00 untuk memberi kemudahan dan kelancaran bongkar muat peti kemas di shift II berikutnya.

Kegiatan di TPKS pada saat Pilpres tercatat untuk kapal sandar hanya kapal Kota Tabah bongkar muat 900 Teus dan Kapal Yang Ming sebanyak 800 Teus.

"Pagi kita liburkan dulu untuk kegiatan bongkar muat barang, kemudian baru akan kembali beroperasi pada sore harinya. Meski beroperasi mulai sore tidak akan berpengaruh terhadap kegiatan bongkat muat," kata General Manager TPKS Iwan Sabatini.