Mendag Ingin Ciptakan 'Amazon' versi Indonesia
Rabu, 09 Juli 2014 - 13:11 WIB
Mendag Ingin Ciptakan 'Amazon' versi Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi berambisi mendorong penerapan transaksi pembelian dan penjualan berbasis "online" atau "e-commerce" di Indonesia.
Hal ini agar masyarakat Indonesia yang tidak terjamah dengan mal seperti di ujung timur Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan produk yang diinginkan.
Mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Jepang ini berniat ingin menciptakan "Amazon" versi Indonesia. Amazon merupakan perusahaan perdagangan elektronik multinasional terbesar di dunia yang dimiliki Amerika Serikat.
"Satu kan kita punya kelas menengah yang besar. Kita mempunyai kemampuan Indonesia yang baru. Saya inginnya kita bisa menciptakan Alibaba atau Amazon versi Indonesia," ujar dia usai acara buka puasa bersama di Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Selasa (8/7/2014) malam.
Dia menuturkan, yang harus dilakukan untuk menciptakan Amazon versi Indonesia adalah dengan menjaga suplai atau pembelinya datang dari mancanegara. Selain itu pembayarannya juga harus terbuka.
Sebab itu, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan panel expert, pihak yang paham hukum dan tekno, serta menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merealiasasikan ambisinya tersebut.
"Untuk bisa menciptakan bagaimana supaya datang e-commerce Alibaba dan Amazone versi Indonesia. Penting enggak? Penting, bagaiamana penduduk di Nusa Tenggara Timur itu bisa jualan e-commerce, terus bagaimana mereka tahu siapa yang bagus dan yang jelek? Kan mereka rating sendiri, diupload sendiri, kalau mereka jelek, berarti orang tahu ini supplainya enggak bagus," terang dia.
Lutfi menerangkan, dalam hal ini pemerintah tidak perlu mengintervensi masalah ini terlebih dulu. Jadi dia menginginkan ada soft governing seperti di Amazon.
"Saya mau melepaskan soft governing dalam situ saya membiarkan dari pembayaran itu, tapi kita menyiapkan stadion supaya jalan. Artinya apa? Saya akan menyiapkan panel expertnya, panel ahlinya kita akan menyiapkan. Targetnya mudah-mudahan peraturannya tidak lebih banyak dari lima lembar," pungkas Lutfi.
Hal ini agar masyarakat Indonesia yang tidak terjamah dengan mal seperti di ujung timur Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan produk yang diinginkan.
Mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Jepang ini berniat ingin menciptakan "Amazon" versi Indonesia. Amazon merupakan perusahaan perdagangan elektronik multinasional terbesar di dunia yang dimiliki Amerika Serikat.
"Satu kan kita punya kelas menengah yang besar. Kita mempunyai kemampuan Indonesia yang baru. Saya inginnya kita bisa menciptakan Alibaba atau Amazon versi Indonesia," ujar dia usai acara buka puasa bersama di Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Selasa (8/7/2014) malam.
Dia menuturkan, yang harus dilakukan untuk menciptakan Amazon versi Indonesia adalah dengan menjaga suplai atau pembelinya datang dari mancanegara. Selain itu pembayarannya juga harus terbuka.
Sebab itu, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan panel expert, pihak yang paham hukum dan tekno, serta menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merealiasasikan ambisinya tersebut.
"Untuk bisa menciptakan bagaimana supaya datang e-commerce Alibaba dan Amazone versi Indonesia. Penting enggak? Penting, bagaiamana penduduk di Nusa Tenggara Timur itu bisa jualan e-commerce, terus bagaimana mereka tahu siapa yang bagus dan yang jelek? Kan mereka rating sendiri, diupload sendiri, kalau mereka jelek, berarti orang tahu ini supplainya enggak bagus," terang dia.
Lutfi menerangkan, dalam hal ini pemerintah tidak perlu mengintervensi masalah ini terlebih dulu. Jadi dia menginginkan ada soft governing seperti di Amazon.
"Saya mau melepaskan soft governing dalam situ saya membiarkan dari pembayaran itu, tapi kita menyiapkan stadion supaya jalan. Artinya apa? Saya akan menyiapkan panel expertnya, panel ahlinya kita akan menyiapkan. Targetnya mudah-mudahan peraturannya tidak lebih banyak dari lima lembar," pungkas Lutfi.
(izz)
