Pertamina Terus Antisipasi Penimbunan Elpiji 3 Kg
Pertamina Terus Antisipasi Penimbunan Elpiji 3 Kg
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berkomitmen terus melakukan antisipasi penimbunan gas elpiji 3 kilogram (kg) melalui Sistem Monitoring Elpiji 3 kg (Simol3k) dari agen hingga pangkalan.
Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito menuturkan, dengan Simol3k semua data pembelian elpiji bersubsidi 3 kg dapat termonitor dengan baik. Selain memonitor, program Simol3k merupakan langkah inisiatif perusahaan untuk memantau kebutuhan stok elpiji 3 kg di tingkat agen hingga pangkalan.
"Simol3k itu kami monitor agen dengan cara di data lalu memasukan data ke dalam sistem. Misalnya, agen beli 1.000 tabung nanti akan tercatat dengan baik," kata Adiatma di Jakarta, Minggu (13/7/2014).
Menurut Adiatma, elpiji bersubsidi 3 kg merupakan barang yang diatur pembeliannya dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, barang subsidi ini harus diatur secara sistematis penjualaannya di tingkat agen sampai pangkalan.
"Jadi memang harus diatur, tidak boleh dijual sembaranan. Prinsipnya, elpiji 3 kg ini barang subsidi. Tidak boleh ada indikasi untuk menimbun elpiji 3 kg," katanya.
Kendati demikian, dia mengaku, sistem monitoring ini penerapannya tidak sampai ke tingkat konsumen. Pasalnya, mekanisme pengawasan di tingkat konsumen menjadi tanggung jawab pemerintah, yakni Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
"Simol3k tidak sampai ke konsumen, kami hanya sampai di tingkat agen dan pangkalan. Pengawasan di konsumen menjadi tanggung jawab pemerintah," tutur Adiatma.
Pertamina menyadari, penjualan di tingkat pengecer tidak lagi diawasi oleh Pertamina karena begitu sampai kepada pengecer, elpiji bersubsidi sudah menjadi barang yang dijual bebas.
"Kalau sudah di tingkat pengecer, ya sudah jadi barang yang bebas dijual. Kami tidak melakukan pengawasan sampai ke sana," katanya.
Meski demikian, imbuhnya, pemantauan pasokan dan kebutuhan elpiji 3 kg di konsumen tetap menjadi perhatian penting Pertamina. Pihaknya terus memantau ketersediaan pasokan dan kebutuhan elpiji dari tingkat agen hingga ke pangkalan.
"Namun kami tetap hitung dan pantau ketersediaan pasokannya. Mereka kan punya kebiasaan beli sekian, jadi tidak mungkin tiba-tiba jadi lebih. Kalaupun lebih karena ada momen tertentu," ujarnya.
Dalam praktiknya, penerapan simol3k dapat diintegrasikan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat konsumen. Dengan cara menerapkan kartu pembelian elpiji 3 kg kepada masyarakat yang berhak atau kalangan menengah ke bawah.
"Sebenarnya pemerintah bisa siapkan kartu pengendali khusus yang diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadi, didata kemudian dari kami ada simol3k ini," ucapnya.
Sementara Senior Vice President Non Fuel Marketing Pertamina Taryono mengatakan, sejak diterapkannya program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg hingga 2013, pertumbuhan konsumsi elpiji mencapai rata-rata 24% per tahun.
Konsumsi elpiji 3 kg naik dari semula 0,55 juta ton pada 2008 menjadi 4,39 juta ton pada 2013. Di sisi lain, penjualan elpiji non-subsidi relatif stabil di level sekitar 1,1-1,2 juta ton per tahun.
Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito menuturkan, dengan Simol3k semua data pembelian elpiji bersubsidi 3 kg dapat termonitor dengan baik. Selain memonitor, program Simol3k merupakan langkah inisiatif perusahaan untuk memantau kebutuhan stok elpiji 3 kg di tingkat agen hingga pangkalan.
"Simol3k itu kami monitor agen dengan cara di data lalu memasukan data ke dalam sistem. Misalnya, agen beli 1.000 tabung nanti akan tercatat dengan baik," kata Adiatma di Jakarta, Minggu (13/7/2014).
Menurut Adiatma, elpiji bersubsidi 3 kg merupakan barang yang diatur pembeliannya dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, barang subsidi ini harus diatur secara sistematis penjualaannya di tingkat agen sampai pangkalan.
"Jadi memang harus diatur, tidak boleh dijual sembaranan. Prinsipnya, elpiji 3 kg ini barang subsidi. Tidak boleh ada indikasi untuk menimbun elpiji 3 kg," katanya.
Kendati demikian, dia mengaku, sistem monitoring ini penerapannya tidak sampai ke tingkat konsumen. Pasalnya, mekanisme pengawasan di tingkat konsumen menjadi tanggung jawab pemerintah, yakni Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
"Simol3k tidak sampai ke konsumen, kami hanya sampai di tingkat agen dan pangkalan. Pengawasan di konsumen menjadi tanggung jawab pemerintah," tutur Adiatma.
Pertamina menyadari, penjualan di tingkat pengecer tidak lagi diawasi oleh Pertamina karena begitu sampai kepada pengecer, elpiji bersubsidi sudah menjadi barang yang dijual bebas.
"Kalau sudah di tingkat pengecer, ya sudah jadi barang yang bebas dijual. Kami tidak melakukan pengawasan sampai ke sana," katanya.
Meski demikian, imbuhnya, pemantauan pasokan dan kebutuhan elpiji 3 kg di konsumen tetap menjadi perhatian penting Pertamina. Pihaknya terus memantau ketersediaan pasokan dan kebutuhan elpiji dari tingkat agen hingga ke pangkalan.
"Namun kami tetap hitung dan pantau ketersediaan pasokannya. Mereka kan punya kebiasaan beli sekian, jadi tidak mungkin tiba-tiba jadi lebih. Kalaupun lebih karena ada momen tertentu," ujarnya.
Dalam praktiknya, penerapan simol3k dapat diintegrasikan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat konsumen. Dengan cara menerapkan kartu pembelian elpiji 3 kg kepada masyarakat yang berhak atau kalangan menengah ke bawah.
"Sebenarnya pemerintah bisa siapkan kartu pengendali khusus yang diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadi, didata kemudian dari kami ada simol3k ini," ucapnya.
Sementara Senior Vice President Non Fuel Marketing Pertamina Taryono mengatakan, sejak diterapkannya program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg hingga 2013, pertumbuhan konsumsi elpiji mencapai rata-rata 24% per tahun.
Konsumsi elpiji 3 kg naik dari semula 0,55 juta ton pada 2008 menjadi 4,39 juta ton pada 2013. Di sisi lain, penjualan elpiji non-subsidi relatif stabil di level sekitar 1,1-1,2 juta ton per tahun.
(rna)
Explore More