Pemerintah Andalkan Rusunawa untuk Perkotaan

JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menyatakan, pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) merupakan salah satu solusi pemerintah dalam mengatasi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengatakan, rusunawa yang dibangun Kemenpera adalah salah satu solusi hunian masyarakat yang tinggal di perkotaan.

"Apalagi saat ini harga perumahan terus naik seiring kenaikan harga tanah dan bahan bangunan. Sehingga membuat masyarakat berpenghasilan rendah sulit untuk membeli, karena ketidakmampuan ekonomi," kata Djan dalam rilisnya, Jumat (18/7/2014).

Dia memastikan, Kemenpera akan terus mendorong kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat agar mau tinggal di hunian vertikal.

Sebab, mau tidak mau kebutuhan hunian khususnya di perkotaan terus meningkat. Sedangkan lahan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat semakin terbatas.

"Kemenpera akan menambah jumlah rusunawa di kawasan perkotaan di seluruh Indonesia untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir tidak bisa memiliki tempat tinggal dan mereka bisa menyewa rusunawa yang dibangun pemerintah di daerah," terangnya.

Adanya kenaikan harga perumahan, kebanyakan disebabkan harga bahan bangunan serta tanah yang terus naik setiap tahun. Hal itu mengakibatkan kenaikan harga jual setiap unit semakin mahal.

Selain kedua faktor tersebut, bunga bank untuk pengembang juga naik 12%. Kenaikan tersebut dibebankan kepada konsumen, sehingga harga rumah juga mengalami kenaikan signifikan.

Selain mendorong pembangunan rusunawa di bebeapa daerah, Kemenpera juga memiliki program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan sebutan "bedah rumah" bagi masyarakat agar mereka bisa tinggal di rumah yang layak huni.

"Masyarakat yang sudah memiliki rumah namun kondisinya tidak layak huni bisa diperbaiki lewat program bedah rumah Kemenpera," tandasnya.

Program BSPS atau bedah rumah tersebut, kata dia, setiap tahun pemerintah menganggarkan untuk 250.000 unit rumah tidak layak huni. Hingga kini jumlah rumah yang sudah mendapatkan bantuan bedah rumah mencapai 750.000 unit.

"Bantuan bedah rumah yang diberikan berkisar Rp7,5 juta hingga Rp15 juta untuk setiap unit. Kemenpera bekerja sama dengan Pemda menentukan rumah layak huni atau tidak untuk menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan," ujarnya.