100 Hari Pemerintah Baru Disarankan Naikkan Harga BBM

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengungkapkan, pemerintahan baru diminta fokus mengatasi masalah subsidi bahan bakar minyak (BBM). Oleh sebab itu, menaikkan harga BBM dinilai jadi program yang harus diprioritaskan pada 100 hari pertama pemerintahan baru.

Hal ini juga harus dilakukan agar pemerintahan yang baru dapat memiliki ruang fiskal yang cukup agar pendanaan bisa dialihkan ke program lainnya.

"Dan ruang fiskal itu bisa ada kalau subsidi BBM dikurangi, jadi kalau saya ditanya apa yang mesti dilakukan. regardless pemerintahan sekarang atau depan, jawaban saya cuma satu, naikin harga BBM," ujar dia di Kantor Kemenkeu Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Chatib mengungkapkan, dengan menaikkan harga BBM masalah anggaran akan bisa diselesaikan, termasuk kebijakan energi terbarukan. Menurutnya, jika harga BBM naik maka permintaan terhadap energi terbarukan juga akan meningkat.

"Siapa yang mau pindah ke gas kalau BBM murah? Siapa yang mau pindah ke gas kalau bedanya dengan subsidi cuma Rp500, Rp1000 perak. Belum lagi orang takut itu akan meledak," tutur dia.

Sehingga pemerintahan baru masih memiliki ruang fiskal yang luas. Dana tersebut pun bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau reformasi birokrasi.

Dia pun menjelaskan alasan pemerintahan saat ini tidak menaikkan harga BBM sebab akan berdampak pada inflasi yang tinggi yang akan membuat kemiskinan semakin meningkat. Pemerintah pun harus mendiskusikan dulu dengan pemerintahan baru.

"Kan enggak bisa tiba-tiba diujung pemerintahan misalnya pemerintahan sekarang naikin tanpa ada pembicaraan. Terus pemerintahan baru dibebankan penduduk miskin yang meningkat,kecuali Kalo sama-saa bicara sepakat, itu isunya lain," pungkas dia.