Pemerintah Wariskan Kondisi Buruk di Sektor Migas
Sabtu, 02 Agustus 2014 - 07:12 WIB
Pemerintah Wariskan Kondisi Buruk di Sektor Migas
A
A
A
JAKARTA - Pengamat migas dari Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES), Kurtubi mengungkapkan, dengan tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mewariskan kondisi buruk di sektor migas.
"Ini maksudnya, SBY jangan meninggalkan jumlah subsidi yang sangat besar kepada pemerintah baru. Tidak mewariskan subsidi yang sangat besar yang akan jadi beban pemerintahan baru. Toh kondisi yang buruk di sektor migas saat ini, ditandai oleh fakta kita defisit migas," ujarnya kepada Sindonews.
Dia mengatakan, selama sepuluh tahun pemerintahan SBY, Indonesia lebih banyak mengimpor minyak dan gas ketimbang mengekspor. Dia menilai pemerintah gagal membangun infrastruktur gas dan menambah kapasitas kilang BBM.
"Padahal, konsumsi BBM meningkat setiap tahun. Jadi wajar kalau SBY itu harus menebus kegagalannya dengan menaikkan harga BBM, agar pemerintah baru tidak berat bebannya," jelas Kurtubi. (Baca: Harga Tak Naik, Kuota BBM Subsidi Pasti Jebol)
Hal senada diungkapkan Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti. Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi masih terbuka opsinya untuk pemerintahan SBY di masa transisi ini. Pembatasan penjualan BBM bersubsidi menjadi salah satu hal positif yang berani dilakukan oleh pemerintah. (Baca juga: Pemerintah Resmi Lakukan Pembatasan BBM Usai Lebaran)
"Asal edukasi ke masyarakat clear, pemerintah memberikan pertimbangan yang clear, bagaimana public transportasion kurang mampu yang harus mendapatkan subsidi secara khusus. Karena sekarang kan yang manfaatin bukan yang tidak mampu," tandasnya.
"Ini maksudnya, SBY jangan meninggalkan jumlah subsidi yang sangat besar kepada pemerintah baru. Tidak mewariskan subsidi yang sangat besar yang akan jadi beban pemerintahan baru. Toh kondisi yang buruk di sektor migas saat ini, ditandai oleh fakta kita defisit migas," ujarnya kepada Sindonews.
Dia mengatakan, selama sepuluh tahun pemerintahan SBY, Indonesia lebih banyak mengimpor minyak dan gas ketimbang mengekspor. Dia menilai pemerintah gagal membangun infrastruktur gas dan menambah kapasitas kilang BBM.
"Padahal, konsumsi BBM meningkat setiap tahun. Jadi wajar kalau SBY itu harus menebus kegagalannya dengan menaikkan harga BBM, agar pemerintah baru tidak berat bebannya," jelas Kurtubi. (Baca: Harga Tak Naik, Kuota BBM Subsidi Pasti Jebol)
Hal senada diungkapkan Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti. Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi masih terbuka opsinya untuk pemerintahan SBY di masa transisi ini. Pembatasan penjualan BBM bersubsidi menjadi salah satu hal positif yang berani dilakukan oleh pemerintah. (Baca juga: Pemerintah Resmi Lakukan Pembatasan BBM Usai Lebaran)
"Asal edukasi ke masyarakat clear, pemerintah memberikan pertimbangan yang clear, bagaimana public transportasion kurang mampu yang harus mendapatkan subsidi secara khusus. Karena sekarang kan yang manfaatin bukan yang tidak mampu," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
