Pemerintah Diminta Konsisten Batasi BBM Bersubsidi
Sabtu, 02 Agustus 2014 - 12:39 WIB
Pemerintah Diminta Konsisten Batasi BBM Bersubsidi
A
A
A
JAKARTA - Kepala Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti menilai kebijakan pemerintah melakukan pembatasan BBM bersubsidi sudah tepat, asalkan hal tersebut dijalankan secara konsisten dan memberikan informasi yang clear kepada masyarakat.
"Satu hal pemerintah akan membatasi konsumsi BBM bersubsidi solar di Jakarta Pusat, premium di jalan tol, aku rasa itu sudah bagus. Tapi pemerintah konsisten, dan harus memberikan informasi yang clear ke masyarakat," ujarnya kepada Sindonews.
Mengenai konsumen yang akan beralih ke SPBU lain, Destry menuturkan, itu adalah hal yang wajar di tahap awal proses tersebut.
"Bisa aja (beralih ke SPBU lain), cuma seberapa lama mereka bertahan. Dan, paling enggak memang awalnya akan terjadi itu, akan ada kebocoran di wilayah lain. Tapi, sebagai first step itu good step untuk mulai menerapkan pengurangan subsidi BBM," jelasnya.
Seperti diketahui, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) telah mengeluarkan surat edaran mengenai pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini agar kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter (kl) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 tidak jebol.
Dalam surat edarannya, BPH Migas mengatakan, bahwa bahan bakar solar bersubisidi mulai 1 Agustus 2014, dilarang diperjualbelikan di daerah Jakarta Pusat. Selain itu, mulai 6 Agustus 2014 mendatang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di rest area jalur tol dilarang menjual BBM jenis premium.
(Baca juga: Pemerintah Wariskan Kondisi Buruk di Sektor Migas)
"Satu hal pemerintah akan membatasi konsumsi BBM bersubsidi solar di Jakarta Pusat, premium di jalan tol, aku rasa itu sudah bagus. Tapi pemerintah konsisten, dan harus memberikan informasi yang clear ke masyarakat," ujarnya kepada Sindonews.
Mengenai konsumen yang akan beralih ke SPBU lain, Destry menuturkan, itu adalah hal yang wajar di tahap awal proses tersebut.
"Bisa aja (beralih ke SPBU lain), cuma seberapa lama mereka bertahan. Dan, paling enggak memang awalnya akan terjadi itu, akan ada kebocoran di wilayah lain. Tapi, sebagai first step itu good step untuk mulai menerapkan pengurangan subsidi BBM," jelasnya.
Seperti diketahui, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) telah mengeluarkan surat edaran mengenai pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini agar kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter (kl) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 tidak jebol.
Dalam surat edarannya, BPH Migas mengatakan, bahwa bahan bakar solar bersubisidi mulai 1 Agustus 2014, dilarang diperjualbelikan di daerah Jakarta Pusat. Selain itu, mulai 6 Agustus 2014 mendatang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di rest area jalur tol dilarang menjual BBM jenis premium.
(Baca juga: Pemerintah Wariskan Kondisi Buruk di Sektor Migas)
(dmd)
Lihat Juga :
