DJP Tak Ingin Pisah dari Kemenkeu
DJP Tak Ingin Pisah dari Kemenkeu
A
A
A
JAKARTA - Polemik pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih terus bergulir. Pemisahan tersebut dinilai tidak mudah lantaran masih perlu memperhatikan aspek tenis dan non teknis.
Terlebih, pemisahan tersebut kewenangan negara dan DJP tidak berhak menentukannya.
"DJP bukan yang ingin keluar, bukan keinginan DJP. Ini visi negara. Kalau mau besar revenue pajak yang menunjang, tapi kalau penerimaan pajak (tax administrasi) nya cukup atau enggak cukup saat ini, itu diputuskan saat ini," jelas Pejabat Pengganti Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Wahju K Tumakaka di kantornya, Jakarta, Jumat (8/8/2014).
Menurutnya, untuk memperbesar kapasitas penerimaan pajak ada empat aspek ang harus diperhatikan. Yaitu organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi informasi (TI) serta anggaran.
"Semua ini kapasitas bila diperbesar dikerjakan kalau ada anggaran. Kalau mau diperbesar, harus memperpanjang sisi-sisinya. Ini kebutuhan kita? Bukan kebutuhan negara. Memperbesar ini tidak mudah. Kalau organisasi ini mau diperbesar, pertanyaannya apakah bisa DJP lakukan itu? Kalau bisa selesai urusan," ungkapnya.
Wahju mengatakan, revenue penerimaan pajak dari tahun ke tahun meningkat. Tercatat 2002, penerimaan pajak masih Rp400 triliun, namun sekarang sudah hampir Rp1.000 triliun lebih.
"Berarti dari tahun ke tahun, revenue harus makin besar. Di dalam penerimaan pajak ada beberapa area tax itu perlu ada keleluasaan untuk memperlebar pajak," imbuhnya.
Dalam kaitannya dengan SDM perlu ada perekrutan baru bila ada pemisahan DJP atau istilahnya transformer. "Kalau enggak ganti nanti ada penyakit yang sama. Harus ada change management," ujar dia.
Dari sisi IT pun dibutuhkan level yang expert. Dia mencontohkan, untuk mencari pegawai pada level manajer pun membutuhkan waktu cukup lama, dan hal itu tidak mudah dilakukan.
"Sama kaya bawa mobil Mercedes Benz saja, biasa bawa mobil tapi seminggu sudah lecet-lecet itu mobil. Karena enggak ahli supirnya," katanya.
Selain itu, jika ingin memperbesar penerimaan pajak, harus ada alasan dan riset di berbagai negara. "Jepang, Malaysia, Jerman gimana. Termasuk pandangannya pejabat. Terus terang ini saya bahas dengan dirjen supaya punya frame sama. Mau dibawa mana pun, yang penting penerimaan pajak ini digunakan sebaik mungkin atau enggak," pungkasnya.
Terlebih, pemisahan tersebut kewenangan negara dan DJP tidak berhak menentukannya.
"DJP bukan yang ingin keluar, bukan keinginan DJP. Ini visi negara. Kalau mau besar revenue pajak yang menunjang, tapi kalau penerimaan pajak (tax administrasi) nya cukup atau enggak cukup saat ini, itu diputuskan saat ini," jelas Pejabat Pengganti Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Wahju K Tumakaka di kantornya, Jakarta, Jumat (8/8/2014).
Menurutnya, untuk memperbesar kapasitas penerimaan pajak ada empat aspek ang harus diperhatikan. Yaitu organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi informasi (TI) serta anggaran.
"Semua ini kapasitas bila diperbesar dikerjakan kalau ada anggaran. Kalau mau diperbesar, harus memperpanjang sisi-sisinya. Ini kebutuhan kita? Bukan kebutuhan negara. Memperbesar ini tidak mudah. Kalau organisasi ini mau diperbesar, pertanyaannya apakah bisa DJP lakukan itu? Kalau bisa selesai urusan," ungkapnya.
Wahju mengatakan, revenue penerimaan pajak dari tahun ke tahun meningkat. Tercatat 2002, penerimaan pajak masih Rp400 triliun, namun sekarang sudah hampir Rp1.000 triliun lebih.
"Berarti dari tahun ke tahun, revenue harus makin besar. Di dalam penerimaan pajak ada beberapa area tax itu perlu ada keleluasaan untuk memperlebar pajak," imbuhnya.
Dalam kaitannya dengan SDM perlu ada perekrutan baru bila ada pemisahan DJP atau istilahnya transformer. "Kalau enggak ganti nanti ada penyakit yang sama. Harus ada change management," ujar dia.
Dari sisi IT pun dibutuhkan level yang expert. Dia mencontohkan, untuk mencari pegawai pada level manajer pun membutuhkan waktu cukup lama, dan hal itu tidak mudah dilakukan.
"Sama kaya bawa mobil Mercedes Benz saja, biasa bawa mobil tapi seminggu sudah lecet-lecet itu mobil. Karena enggak ahli supirnya," katanya.
Selain itu, jika ingin memperbesar penerimaan pajak, harus ada alasan dan riset di berbagai negara. "Jepang, Malaysia, Jerman gimana. Termasuk pandangannya pejabat. Terus terang ini saya bahas dengan dirjen supaya punya frame sama. Mau dibawa mana pun, yang penting penerimaan pajak ini digunakan sebaik mungkin atau enggak," pungkasnya.
(izz)
Explore More