Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi Dinilai Tak Cerdas
Sabtu, 09 Agustus 2014 - 13:20 WIB
Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi Dinilai Tak Cerdas
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk membatasi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar yang mulai berlaku di beberapa kawasan, banyak ditentang beberapa pihak.
Pasalnya, bahan bakar jenis solar adalah bahan bakar yang digunakan angkutan umum, dan supir angkutan umum merupakan buruh dengan ekonomi tingkat menengah ke bawah.
Atas kondisi solar yang semakin terbatas, ada kemungkinan para supir angkutan tidak bisa memaksimalkan setoran karena kelangkaan solar.
"Solar itu kan diperuntukkan untuk angkutan umum, baik orang atau penumpang maupun barang, tapi justru dibuat mahal dan sulit. Untuk premium yang notabennya digunakan untuk mobil-mobil pribadi, itu malah dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Ini kebijakan tidak cerdas," ujar Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indoneia (MTI) Darmaningtyas kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (9/8/2014).
Menurutnya, kebijakan yang diberlakukan pemerintah adalah kebijakan yang penuh dengan sikap ketakutan. Karena mengambil kebijakan dalam menghadapi pengguna kendaraan pribadi dan automotif.
"Ini yang harus diperhatikan, kebijakan di sektor energi ini tidak pro angkutan umum dan akan semakin memperburuk kondisi angkutan umum negara. Ini dapat berakibat semakin terpuruknya angkutan umum," terangnya.
Dia menegaskan, sebaiknya bila ingin mengendalikan BBM bersubsidi yang dikendalikan, konsumsi premiumnya yang banyak digunakan kendaraan pribadi, bukan solar yang saat ini digunakan angkutan umum.
"Sebaiknya kebijakan tersebut dihapuskan saja, subsidinya dihapuskan sesuai harga pasar. Dinaikkan saja harganya sesuai harga pasar. Kalau harganya mahal orang akan hemat BBM, kalau murah orang akan seenaknya saja menggunakan BBM," pungkas Darmaningtyas.
Pasalnya, bahan bakar jenis solar adalah bahan bakar yang digunakan angkutan umum, dan supir angkutan umum merupakan buruh dengan ekonomi tingkat menengah ke bawah.
Atas kondisi solar yang semakin terbatas, ada kemungkinan para supir angkutan tidak bisa memaksimalkan setoran karena kelangkaan solar.
"Solar itu kan diperuntukkan untuk angkutan umum, baik orang atau penumpang maupun barang, tapi justru dibuat mahal dan sulit. Untuk premium yang notabennya digunakan untuk mobil-mobil pribadi, itu malah dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Ini kebijakan tidak cerdas," ujar Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indoneia (MTI) Darmaningtyas kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (9/8/2014).
Menurutnya, kebijakan yang diberlakukan pemerintah adalah kebijakan yang penuh dengan sikap ketakutan. Karena mengambil kebijakan dalam menghadapi pengguna kendaraan pribadi dan automotif.
"Ini yang harus diperhatikan, kebijakan di sektor energi ini tidak pro angkutan umum dan akan semakin memperburuk kondisi angkutan umum negara. Ini dapat berakibat semakin terpuruknya angkutan umum," terangnya.
Dia menegaskan, sebaiknya bila ingin mengendalikan BBM bersubsidi yang dikendalikan, konsumsi premiumnya yang banyak digunakan kendaraan pribadi, bukan solar yang saat ini digunakan angkutan umum.
"Sebaiknya kebijakan tersebut dihapuskan saja, subsidinya dihapuskan sesuai harga pasar. Dinaikkan saja harganya sesuai harga pasar. Kalau harganya mahal orang akan hemat BBM, kalau murah orang akan seenaknya saja menggunakan BBM," pungkas Darmaningtyas.
(izz)
Lihat Juga :
