Pembatasan BBM Bersubsidi Batasi Ruang Gerak Rakyat
Selasa, 12 Agustus 2014 - 17:26 WIB
Pembatasan BBM Bersubsidi Batasi Ruang Gerak Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Energi dari Universitas Indonesia (UI) Kurtubi menegaskan, upaya pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dijalankan pemerintah bukanlah kebijakan tepat. Sebab, hal ini justru kontraproduktif dan mengurangi ruang gerak ekonomi rakyat.
"Saya sebutnya pembatasan. Dan saya enggak sepakat dengan hal itu. Karena kalau pembatasan diterapkan itu kontraproduktif, mengurangi gerak ekonomi rakyat," kata Kurtubi di Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Di tengah langkah pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% di 2014, maka kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini memicu adanya pergerakan inflasi. Sebab, sifat pertumbuhan ekonomi membuat adanya peningkatan konsumsi di sektor energi.
"Padahal kita ingin adanya pertumbuhan ekonomi. Sifat BBM itu income elastic. Negara maju kan sudah stabil relatif kecil sekali peningkatan konsumsi energinya. Nah kita sebagai negara berkembang tidak demikian. Pertumbuhan energi pasti selalu tinggi ketimbang pertumbuhan ekonominya," ujar Kurtubi.
Kurtubi menyebut, pengendalian BBM bersubsidi yang diterapakan saat ini adalah kebijakan kacau balau. Hal ini bisa berkaca dari program-program pemerintah yang kerap tak berhasil dijalankan, seperti perangkat teknologi melalui Radio Frequency Identification (RFId), sampai kebijakan pembelian BBM bersubsidi secara non tunai.
"Yang RFID juga tidak jalan. Problemnya sangat banyak belum biayanya berapa. Non tunai juga seperti itu enggak jalan. Pemerintah tidak fokus pada masalah utama," ucapnya.
Kebijakan yang cukup tepat dalam mengantisipasi jebolnya kuota BBM bersubsidi menurut dia adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Skenario itu dinilai mampu membantu pemerintah menjaga kuota BBM bersubsidi dan menekan subsidi ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Concern saja misalnya dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Itu bisa dimulai dengan saat ini dan bisa langsung dijalankan," katanya.
"Saya sebutnya pembatasan. Dan saya enggak sepakat dengan hal itu. Karena kalau pembatasan diterapkan itu kontraproduktif, mengurangi gerak ekonomi rakyat," kata Kurtubi di Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Di tengah langkah pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% di 2014, maka kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini memicu adanya pergerakan inflasi. Sebab, sifat pertumbuhan ekonomi membuat adanya peningkatan konsumsi di sektor energi.
"Padahal kita ingin adanya pertumbuhan ekonomi. Sifat BBM itu income elastic. Negara maju kan sudah stabil relatif kecil sekali peningkatan konsumsi energinya. Nah kita sebagai negara berkembang tidak demikian. Pertumbuhan energi pasti selalu tinggi ketimbang pertumbuhan ekonominya," ujar Kurtubi.
Kurtubi menyebut, pengendalian BBM bersubsidi yang diterapakan saat ini adalah kebijakan kacau balau. Hal ini bisa berkaca dari program-program pemerintah yang kerap tak berhasil dijalankan, seperti perangkat teknologi melalui Radio Frequency Identification (RFId), sampai kebijakan pembelian BBM bersubsidi secara non tunai.
"Yang RFID juga tidak jalan. Problemnya sangat banyak belum biayanya berapa. Non tunai juga seperti itu enggak jalan. Pemerintah tidak fokus pada masalah utama," ucapnya.
Kebijakan yang cukup tepat dalam mengantisipasi jebolnya kuota BBM bersubsidi menurut dia adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Skenario itu dinilai mampu membantu pemerintah menjaga kuota BBM bersubsidi dan menekan subsidi ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Concern saja misalnya dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Itu bisa dimulai dengan saat ini dan bisa langsung dijalankan," katanya.
(gpr)
Lihat Juga :
