Konsolidasi Bank BUMN Tak Bisa Tahun Ini
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, Kementerian BUMN menyetujui rencana adanya konsolidasi perbankan BUMN pada tahun ini. Pasalnya, ada momentum yang pas untuk melakukan konsolidasi perbankan tersebut. Namun konsolidasi tersebut tetap baru bisa dilakukan pada pemerintah selanjutnya.
"Saya setuju dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Saya setuju dengan Menko (Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian) bahwa memang harus dilakukan konsolidasi perbankan," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/8/2014).
Mantan Dirut PLN ini menjelaskan, konsolidasi perbankan BUMN tak bisa dilakukan pada pemerintahan sekarang lantaran masa jabatannya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ini hanya tinggal dua bulan.
Padahal ada momentum yang tepat untuk melakukan konsolidasi tahun ini, yaitu masa jabatan mayoritas direksi bank plat merah yang hampir habis.
"Sebetulnya ada momentum yang bagus, yaitu habisnya masa jabatan mayoritas direksi BNI dan itu bisa dipakai momentum untuk melakukan konsolidasi. Biasanya konsolidasi itu banyak keberatan dari direksinya. Nah, ini kebetulan direksinya masa jabatannya habis. Menurut saya ini harus dimanfaatkan," kata dia.
Menurut Dahlan, perekonomian Indonesia yang besar seharusnya dibarengi dengan perbankan yang kuat. Kendati demikian, dia mengaku, nantinya akan ada sedikit keributan, namun hal tersebut diyakini tidak akan berlangsung lama.
"Siapapun yang pikirannya sehat, otaknya sehat, pasti menyetujui konsolidasi perbankan ini. Tapi, heboh-heboh sedikit, pasti. Hebohnya juga tidak lama," tutur Dahlan.
Yang terpenting, lanjut Dahlan, konsolidasi perbankan ini harus dibahas sebelum pergantian direksi bank plat merah tersebut.
"Jangan sampai direksi ini masa jabatannya habis, diganti yang baru, baru dibicarakan konsolidasinya. Nah nanti lebih rumit lagi. Itu pendapat saya. Tapi itu tidak mungkin dilakukan dalam dua bulan ini," pungkas dia.
"Saya setuju dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Saya setuju dengan Menko (Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian) bahwa memang harus dilakukan konsolidasi perbankan," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/8/2014).
Mantan Dirut PLN ini menjelaskan, konsolidasi perbankan BUMN tak bisa dilakukan pada pemerintahan sekarang lantaran masa jabatannya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ini hanya tinggal dua bulan.
Padahal ada momentum yang tepat untuk melakukan konsolidasi tahun ini, yaitu masa jabatan mayoritas direksi bank plat merah yang hampir habis.
"Sebetulnya ada momentum yang bagus, yaitu habisnya masa jabatan mayoritas direksi BNI dan itu bisa dipakai momentum untuk melakukan konsolidasi. Biasanya konsolidasi itu banyak keberatan dari direksinya. Nah, ini kebetulan direksinya masa jabatannya habis. Menurut saya ini harus dimanfaatkan," kata dia.
Menurut Dahlan, perekonomian Indonesia yang besar seharusnya dibarengi dengan perbankan yang kuat. Kendati demikian, dia mengaku, nantinya akan ada sedikit keributan, namun hal tersebut diyakini tidak akan berlangsung lama.
"Siapapun yang pikirannya sehat, otaknya sehat, pasti menyetujui konsolidasi perbankan ini. Tapi, heboh-heboh sedikit, pasti. Hebohnya juga tidak lama," tutur Dahlan.
Yang terpenting, lanjut Dahlan, konsolidasi perbankan ini harus dibahas sebelum pergantian direksi bank plat merah tersebut.
"Jangan sampai direksi ini masa jabatannya habis, diganti yang baru, baru dibicarakan konsolidasinya. Nah nanti lebih rumit lagi. Itu pendapat saya. Tapi itu tidak mungkin dilakukan dalam dua bulan ini," pungkas dia.
(rna)