Dirut Baru Pertamina Harus Mampu Advokasi Pemerintah

JAKARTA - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan, bahwa direktur utama (dirut) Pertamina yang baru harus konsisten dalam mengadvokasi kebijakan pemerintah.

Pasalnya, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu menimbulkan banyak spekulasi dari berbagai pihak yang mengira bahwa Karena tidak kuat menanggung masalah Pertamina.

"Masalah Pertamina sekarang adalah masalah ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengolah migas. Yang dibutuhkan, orang yang mampu mengadvokasikan kebijakan pemerintah menjadi tegas terhadap pengolahan migas," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Menurutnya, harus memilih orang yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan harus mampu mengadvokasikan persoalan Pertamina terhadap kebijakan.

"Nah, kalau memang pemerintah menyatakan bahwa Pertamina menjadi global oil company, minimal mendekati Petronas, maka kriteria-kriteria Petronas juga hrus dilakukan di Pertamina," katanya.

Said menjelaskan, Petronas tidak pernah diambil devidennya. Petronas melaksanakan subsidi BBM di Malaysia dengan basis kontrak. Selain itu, Petronas tidak ditugaskan menyimpan stok BBM di atas daya pemerintah.

"Maka dari itu, jika ingin sekelas Petronas, kaidah-kaidah Petronas harus di indahkan," tandasnya.