Antrean Mengular di Sejumlah SPBU Malang

JAKARTA - Pengurangan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sejak 18 Agustus 2014 lalu, ternyata mulai dirasakan di Malang hari ini. Sejumlah SPBU di Malang terlihat antrean kendaraan roda empat terutama yang membutuhkan BBM jenis solar.

Ketua Himpunan Pengusaha Swasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Teuku Rizal Pahlevi mengatakan, pengurangan kuota solar mencapai 20% di Malang Raya, sedangkan premium antara 10%-20%.

"Ini keputusan DPR RI,agar jumlah BBM bersubsidi mencukupi hingga Desember 2014," katanya, Senin (25/8/2014).

Rizal menambahkan, jika tidak ada kebijakan ini, kemungkinan BBM hanya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat hingga bulan November 2014. Sebelum dikurangi, jumlah konsumsi BBM bersubsidi jenis premium di Malang Raya mencapai 1.000 kilo liter per hari, dan solar mencapai 300 kilo liter per hari.

Sejumlah SPBU juga mengantisipasi dengan kelangkaan dengan melakukan pembatasan pembelian oleh konsumen terutama mobil agar semua konsumen masih bisa menikmati BBM meski kuotanya dikurangi.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya mengimbau agar masyarakat tidak panik lantaran isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Menurutnya, stok BBM bersubsidi yang ada di Pertamina masih aman. Hanya saja penyalurannya yang dikurangi. Untuk premium pengurangan penyalurannya sebesar 5% dan solar sebesar 10%-15%.

"Saya sampaikan kepada konsumen, tak ada kelangkaan BBM, yang terjadi adalah pengendalian BBM bersubsidi. Di Pantura panic buying, di beberapa SPBU premium kosong, mereka rush yang biasanya beli 10 liter sekarang full tank. Ini panic buying berdasarkan informasi yang belum bulet," tutur dia di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (25/8/2014).

Dia menyebutkan, jika untuk satu hari volume penjualan premium sebesar 20 ribu liter di satu SPBU, maka pihaknya hanya memotong seribu liter per hari.

"Yang seribu liter digantikan non premium, apakah itu solar, premium non subsidi, pertamax, atau pertadex," tambah Hanung.