Kebijakan Ekonomi Pemerintah Baru Harus Disiplin

Senin, 25 Agustus 2014 - 14:43 WIB
Kebijakan Ekonomi Pemerintah...
Kebijakan Ekonomi Pemerintah Baru Harus Disiplin
A A A
JAKARTA - Pakar ekonomi Firmanzah mengingatkan pemerintahan baru, di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mempertahankan kebijakan ekonomi yang disiplin dan berhati-hati.

Hal ini dimaksudkan, agar perekonomian nasional terus tumbuh kuat, berkualitas dan semakin bertenaga dalam mewujudkan pembangunan yang sedang berjalan.

Firmanzah menyebutkan, pemerintahan mendatang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan. Selain dibayangi angka inflasi yang tinggi, pemerintah juga perlu mewaspadai dan mengantisipasi normalisasi moneter dunia, dengan dinaikkannya suku bunga di Amerika Serikat (AS) yang direncanakan akan dilakukan pada 2015. Ini akan berdampak terhadap perekonomian nasional.

“Koordinasi dan bauran kebijakan ekonomi baik di sektor fiskal, moneter dan riil perlu terus ditingkatkan sebagai manivestasi kedisipilinan serta kehati-hatian dalam pengelolaan kebijakan perekonomian nasional,” ujar Firmanzah seperti dilansir dari situs resmi Setkab, Senin (25/8/2014).

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu memaparkan, di tingkat global, saat ini ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara di Eropa berada di bawah perkiraan Bank Sentral Eropa (ECB).

Bahkan, secara rata-rata pertumbuhan PDB di kawasan Euro diperkirakan hanya mencapai 0,1%pada kuartal kedua, yang berati lebih rendah dari kuartal pertama sebesar 0,2%.

Dia menyebutkan, ekonomi Jerman berkontraksi 0,2%, Prancis melaporkan stagnasi pertumbuhan dengan ancaman defisit di atas 4%, sementara Italia kembali meneruskan tren kontraksi mengarah ke resesi yang telah dialami dalam beberapa kuartal terakhir.

Adapun di Eropa Timur khususnya Polandia, Ceko, dan Rumania juga menunjukkan perlambatan. Bahkan, ekonomi Rumania dilaporkan berkontraksi 1% pada kuratal 2/2014.

Kondisi di atas juga diperburuk oleh situasi politik Zona Euro dengan perseteruan Rusia dan Ukraina yang menyebabkan potensi terhentinya bantuan Internasional ke kawasan ini.

Menurut Firmanzah, indeks kepercayaan konsumen di 18 negara yang tergabung dalam zona Euro juga mengalami pertumbuhan negatif yang semakin dalam. “Pada bulan Agustus 2014, indeks kepercayaan konsumen terus merosot hingga minus 10% dari posisi Juli 2014 yang mencapai minus 8,4,” terangnya.
(dmd)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.0768 seconds (0.1#10.140)