BPH Migas Salahkan Pertamina Antrean di SPBU Mengular
Senin, 25 Agustus 2014 - 19:00 WIB
BPH Migas Salahkan Pertamina Antrean di SPBU Mengular
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Andi Noorsaman Someng menuturkan, untuk menjaga kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tidak jebol, Pertamina melakukan langkah strategis dengan mengurangi jumlah penjualan BBM bersubsidi.
Namun dia mengatakan, jika saat ini terjadi antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), artinya terjadi penyaluran yang tidak seimbang di SPBU yang jumlahnya mencapai 5.000 seluruh Indonesia.
"Artinya kalau terjadi antrean terjadi penyaluran yang tidak seimbang, ada yang besar sekali, ada yang kecil. Solusinya itu dikitir kepada konsumen, SPBU ini total volume harian sekian untuk sekian motor dan mobil, dibagi saja berapa tiap hari, tetap dibagi rata. Ini masalah bagaimana menyalurkan," terang dia di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (25/8/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, seharusnya Pertamina melakukan pengurangan penjualan BBM bersubsidi tersebut untuk konsumennya, bukan kepada penyalur/outletnya. Sebab, nantinya dapat menimbulkan ketidakadilan.
"Kitir itu kepada konsumennya seharusnya, bukan di badan penyalurnya. Nanti kalau ada yang mengisi lebih banyak kan yang belakangan tidak kebagian," tandas dia.
Namun dia mengatakan, jika saat ini terjadi antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), artinya terjadi penyaluran yang tidak seimbang di SPBU yang jumlahnya mencapai 5.000 seluruh Indonesia.
"Artinya kalau terjadi antrean terjadi penyaluran yang tidak seimbang, ada yang besar sekali, ada yang kecil. Solusinya itu dikitir kepada konsumen, SPBU ini total volume harian sekian untuk sekian motor dan mobil, dibagi saja berapa tiap hari, tetap dibagi rata. Ini masalah bagaimana menyalurkan," terang dia di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (25/8/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, seharusnya Pertamina melakukan pengurangan penjualan BBM bersubsidi tersebut untuk konsumennya, bukan kepada penyalur/outletnya. Sebab, nantinya dapat menimbulkan ketidakadilan.
"Kitir itu kepada konsumennya seharusnya, bukan di badan penyalurnya. Nanti kalau ada yang mengisi lebih banyak kan yang belakangan tidak kebagian," tandas dia.
(gpr)
Lihat Juga :
