Kenaikan Harga BBM Tak Perlu Tunggu Pemerintahan Baru
Rabu, 27 Agustus 2014 - 14:08 WIB
Kenaikan Harga BBM Tak Perlu Tunggu Pemerintahan Baru
A
A
A
JAKARTA - Kabid infrastruktur dan property Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadlia menegaskan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak perlu menunggu pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 20 Oktober mendatang.
"Dibutuhkan political will antara Presiden SBY dan Jokowi pada masa transisi mengenai kenaikan harga BBM, masih ada waktu 2 bulan, sementara BBM di Jabodetabek sudah langka apalagi di Papua. Ini multiplier effect," Kata Bahlil pada diskusi FORKEM-HIPPI "Mengintip Kabinet Ekonomi Jokowi-JK" di Gallery TIM, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Menurut Bahlil, harus ada ketegasan sikap dari presiden SBY dalam membuat kebijakan harga BBM subsidi, apakah kenaikan sekaligus atau secara bertahap.
"Persoalan BBM sama dengan beras, begitu BBM langka kami (pengusaha) tidak bisa produksi. Selain itu tersendatnya ketersediaan BBM ini akan berdampak pada sektor riil," ungkap Bahlil yang juga CEO PT Rifa Capital.
Sementara itu, Ketum DPDHimpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Sarman Simanjorang menyatakan, berdasarkan rumusan Focuss Discussion Group pada 6 juni 2014 bersama sejumlah pengusaha menghasilkan rekomendasi agar subsidi BBM dievaluasi dan diputuskan segera, sehingga tidak membebani APBN dan subsidi tersebut tepat sasaran.
"Artinya bagi kami pengusaha dan masyarakat, harga BBM naik tidak masalah asal barangnya ada, ini kan tanggapan yang positif bagi pemerintahan SBY dan pemerintahan transisi Jokowi-JK," kata Sarman.
Menurut Sarman, pihaknya memberi masukan kepada pemerintahan baru agar kenaikan harga BBM jenis premium dilakukan secara bertahap yakni dari Rp6.500 menjadi Rp8.000 dan bisa kembali dinaikkan dalam dua bulan mendatang di posisi Rp10.000 per liternya.
Sarman yang juga Waketum Kadin DKI mengatakan, subsidi sebesar Rp433 triliun dapat dipergunakan membiayai berbagai kebutuhan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangkit listrik, kebutuhan petani, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.
"Dibutuhkan political will antara Presiden SBY dan Jokowi pada masa transisi mengenai kenaikan harga BBM, masih ada waktu 2 bulan, sementara BBM di Jabodetabek sudah langka apalagi di Papua. Ini multiplier effect," Kata Bahlil pada diskusi FORKEM-HIPPI "Mengintip Kabinet Ekonomi Jokowi-JK" di Gallery TIM, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Menurut Bahlil, harus ada ketegasan sikap dari presiden SBY dalam membuat kebijakan harga BBM subsidi, apakah kenaikan sekaligus atau secara bertahap.
"Persoalan BBM sama dengan beras, begitu BBM langka kami (pengusaha) tidak bisa produksi. Selain itu tersendatnya ketersediaan BBM ini akan berdampak pada sektor riil," ungkap Bahlil yang juga CEO PT Rifa Capital.
Sementara itu, Ketum DPDHimpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Sarman Simanjorang menyatakan, berdasarkan rumusan Focuss Discussion Group pada 6 juni 2014 bersama sejumlah pengusaha menghasilkan rekomendasi agar subsidi BBM dievaluasi dan diputuskan segera, sehingga tidak membebani APBN dan subsidi tersebut tepat sasaran.
"Artinya bagi kami pengusaha dan masyarakat, harga BBM naik tidak masalah asal barangnya ada, ini kan tanggapan yang positif bagi pemerintahan SBY dan pemerintahan transisi Jokowi-JK," kata Sarman.
Menurut Sarman, pihaknya memberi masukan kepada pemerintahan baru agar kenaikan harga BBM jenis premium dilakukan secara bertahap yakni dari Rp6.500 menjadi Rp8.000 dan bisa kembali dinaikkan dalam dua bulan mendatang di posisi Rp10.000 per liternya.
Sarman yang juga Waketum Kadin DKI mengatakan, subsidi sebesar Rp433 triliun dapat dipergunakan membiayai berbagai kebutuhan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangkit listrik, kebutuhan petani, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.
(gpr)
Lihat Juga :
