Pengamat Lelah Kritisi Kebijakan Pembatasan BBM

JAKARTA - Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengaku sudah lelah mengkritisi kebijakan pemerintah terkait program pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Program pembatasan sejak 2005 kami sudah sampaikan itu tidak efektif. Kami terus evaluasi sampai 2008. 2009 akhirnya dinaikkan harga. Itu tidak efektif," katanya, Kamis (28/8/2014).

Dia menilai, kebijakan yang paling efektif dalam rangka menekan subsidi BBM adalah menaikkan harga. Namun, masalahnya tidak ada keberanian melakukan kebijakan itu.

"Masalahnya tidak ada keberanian. Kalau kebijakan pembatasan BBM itu sudah ditutup saja," ujarnya.

Namun anehnya, lanjut dia, program kebijakan pembatasan BBM bersubsidi sudah tahu tidak efektif masih terus dilanjutkan. Padahal, jika ditengok kenaikan harga menjadi solusi jangka panjang mengatasi masalah subsidi BBM.

"Kalau program pembatasan BBM ini hanya kebijakan pemanis jangka pendek saja, terus menyebabkan kencing manis. Lama-lama kalau sudah kronis diamputasi," tutur dia.

Artinya, kata Komaidi, program pembatasan BBM bersubsidi hanya bertujuan jangka pendek yang lambat laun memperparah pos anggaran APBN.

"Lambat laun tidak ada pos dan pengeluaran lain infrastruktur, karena kemudian hanya dialokasikan ke subsidi BBM," ungkapnya.

Dia juga menilai setiap pemerintah baik lama maupun baru akan dihadapkan pada masalah sama, yakni membengkaknya angggaran subsidi BBM. Tinggal apakah pemerintah akan berani menaikkan harga BBM atau hanya tetap melakukan program populis tapi pada akhirnya membuat penyakit kronis di masa depan.

"Tergantung pemerintah berani atau tidak menaikkan harga BBM," pungkasnya.