Inflasi Agustus Jabar Tercatat 0,44%

BANDUNG - Sempat dikeluarkannya kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi selama sembilan hari di bulan Agustus belum memperlihatkan pengaruh yang signifikan terhadap angka inflasi. Meskipun sebelumnya sempat ada kekhawatiran terjadinya gejolak harga yang berimbas pada inflasi.

Namun demikian, sudah ada lampu kuning terhadap laju inflasi tahun kalender 2014 (year to date) saat ini yang sebesar 3,08%. Pasalnya, dengan waktu sekitar empat bulan hingga akhir tahun, ada keraguan tidak akan tercapainya target inflasi sebesar 4,5 plus minus 1.

"Asalkan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka laju inflasi hingga akhir tahun tidak akan meleset dari target," kata Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Dody Gunawan Yusuf kepada wartawan di kantor BPS Jabar, Bandung, Senin (1/9/2014).

BPS Jabar mencatat, laju inflasi Agustus 2014 di Jabar mencapai 0,44%, lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 0,47%.

Dari tujuh kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi antara lain bahan makanan sebesar 0,19%, disusul kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,51%, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,486, kelompok sandang 0,08%, kelompok kesehatan 0,28%, kelompok pendidikan 3,13%, serta kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,43%.

Dia menjelaskan, inflasi ini didapat dari indeks harga konsumen (IHK) di 7 kota di Jabar antara lain Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, dan Kota Depok.

"Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,91%, dan yang terendah Kota Sukabumi sebesar 0,25%," katanya.

Menurutnya, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga menjadi penyumbang inflasi tertinggi karena dimulainya tahun ajaran SD, tarif SMA, tarif SMP, tarif perguruan tinggi, dan taman kanak-kanak.

Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Wilayah VI Dian Ediana Rae mengungkapkan, sempat turunnya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, akan sangat berdampak pada inflasi.

"Pencapaian angka laju inflasi jelas akan meleset dari prediksi di awal tahun jika sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Harus ada hitung ulang (re-assesment) target inflasi kalau hal itu terjadi," katanya.

Sementara itu, Kepala Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jabar Ferry Sofwan Arief mengatakan, hal yang masih bisa didorong untuk mengendalikan inflasi akibat kebijakan tersebut di antaranya adalah operasi pasar murah (OPM) kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas).

Anggaran Rp 10 miliar yang dikeluarkan untuk OPM pada masa Ramadhan beberapa waktu lalu baru terserap sekitar Rp 6,7 miliar. Dan sisanya sekitar Rp 3,3 miliar bisa diserap oleh kabupaten/kota yang mengajukan.

"Dana tersebut tidak bisa ditambah karena pembahasan APBD-P sudah lewat. Jadi kita hanya bisa memanfaatkan sisa OPM Kepokmas yang lalu," ungkapnya.