Proyek MP3EI Belum Berhasil Tingkatkan Ekonomi Indonesia
Jum'at, 05 September 2014 - 19:11 WIB
Proyek MP3EI Belum Berhasil Tingkatkan Ekonomi Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Ekonom dari Institute for Development of Economic and Financial Development (Indef) Aviliani menuturkan, proyek Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) belum berhasil meningkatkan taraf perekonomian Indonesia.
"Kalau yang ekonominya kan belom, karena ekonomi kan tergantung infrastruktur. Yang saat ini tiga tahun ini lebih banyak pembangunannya di infrastrukturnya," tutur dia di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Dia mengungkapkan, hal ini pada dasarnya harus dikaitkan dengan kawasan ekonomi khusus. Sebab, jangan sampai hanya banyak proyek namun nantinya tidak terpakai dan justru terbengkalai.
"Misalnya ada pelabuhan kecil-kecil tidak terpakai karena tidak ada kapalnya. Jadi pembangunan harus dilihat dari ongkos logistiknya. Apakah ketika kita membangun pelabuhan itu ongkos logistiknya lebih murah atau nggak, jangan-jangan nanti nggak ada kapalnya," tambah dia.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini mengatakan, pemerintah baik pusat atau daerah sudah seharusnya mengukur kelayakan dari sisi ekonomi, tidak dari sisi finansial.
"Ini yang saya rasa perlu didalami pemerintah daerah untuk mengukur kelayakan atau tidaknya dari sisi ekonomi. Bukan dari sisi finansial," tukas dia.
"Kalau yang ekonominya kan belom, karena ekonomi kan tergantung infrastruktur. Yang saat ini tiga tahun ini lebih banyak pembangunannya di infrastrukturnya," tutur dia di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Dia mengungkapkan, hal ini pada dasarnya harus dikaitkan dengan kawasan ekonomi khusus. Sebab, jangan sampai hanya banyak proyek namun nantinya tidak terpakai dan justru terbengkalai.
"Misalnya ada pelabuhan kecil-kecil tidak terpakai karena tidak ada kapalnya. Jadi pembangunan harus dilihat dari ongkos logistiknya. Apakah ketika kita membangun pelabuhan itu ongkos logistiknya lebih murah atau nggak, jangan-jangan nanti nggak ada kapalnya," tambah dia.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini mengatakan, pemerintah baik pusat atau daerah sudah seharusnya mengukur kelayakan dari sisi ekonomi, tidak dari sisi finansial.
"Ini yang saya rasa perlu didalami pemerintah daerah untuk mengukur kelayakan atau tidaknya dari sisi ekonomi. Bukan dari sisi finansial," tukas dia.
(gpr)
