Ekonom Yakin Proyek MP3EI SBY Akan Dilanjutkan Jokowi
Jum'at, 05 September 2014 - 20:47 WIB
Ekonom Yakin Proyek MP3EI SBY Akan Dilanjutkan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Proyek Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digagas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2011 lalu, baru akan berakhir pada 2025 mendatang.
Namun saat ini pemerintahan SBY tinggal menghitung hari. Lalu apakah ketika tongkat estafet dilimpahkan ke pemerintahan baru di tangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), program ekonomi masif tersebut akan dilanjutkan?
Ekonom dari Institute for Development of Economic and Financial (Indef) Aviliani meyakini bahwa Jokowi akan memanfaatkan program ini, meski nantinya akan berubah nama.
"Karena kalau mengulang kembali kan juga biayanya cukup mahal, terus targetnya juga jadi terlambat. Menurut saya sih keliatannya kalau dari tim transisi, pembicaraannya akan melanjutkan. Hanya mungkin misalnya nama berbeda enggak jadi masalah ya," tuturnya di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Menurutnya, terpenting adalah bagaimana kawasan Indonesia timur bisa dikembangkan. Konektivitas pun juga mulai dilakukan.
Selain itu, lanjut Aviliani, Jokowi perlu menciptakan Undang-Undang (UU) yang dapat memasukkan program MP3EI di RPJMN ataupun RPJMD. "Karena banyak beberapa proyek yang belum ada di RPJMN," jelas dia.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini menganggap tidak jadi masalah jika program tersebut hanya direvisi. Salah satunya adalah, mengenai pemerataan program di setiap Kabupaten yang belum terakomodasi.
"Karena kan yang namanya MP3EI ini melihat program besarnya. Tapi dari Kabupaten, Kota merasa perlu ada tambahan itu enggak masalah kalau direvisi. Yang penting sosial ekonominya, biaya logistiknya," pungkas dia.
Namun saat ini pemerintahan SBY tinggal menghitung hari. Lalu apakah ketika tongkat estafet dilimpahkan ke pemerintahan baru di tangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), program ekonomi masif tersebut akan dilanjutkan?
Ekonom dari Institute for Development of Economic and Financial (Indef) Aviliani meyakini bahwa Jokowi akan memanfaatkan program ini, meski nantinya akan berubah nama.
"Karena kalau mengulang kembali kan juga biayanya cukup mahal, terus targetnya juga jadi terlambat. Menurut saya sih keliatannya kalau dari tim transisi, pembicaraannya akan melanjutkan. Hanya mungkin misalnya nama berbeda enggak jadi masalah ya," tuturnya di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Menurutnya, terpenting adalah bagaimana kawasan Indonesia timur bisa dikembangkan. Konektivitas pun juga mulai dilakukan.
Selain itu, lanjut Aviliani, Jokowi perlu menciptakan Undang-Undang (UU) yang dapat memasukkan program MP3EI di RPJMN ataupun RPJMD. "Karena banyak beberapa proyek yang belum ada di RPJMN," jelas dia.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini menganggap tidak jadi masalah jika program tersebut hanya direvisi. Salah satunya adalah, mengenai pemerataan program di setiap Kabupaten yang belum terakomodasi.
"Karena kan yang namanya MP3EI ini melihat program besarnya. Tapi dari Kabupaten, Kota merasa perlu ada tambahan itu enggak masalah kalau direvisi. Yang penting sosial ekonominya, biaya logistiknya," pungkas dia.
(gpr)
