TDL Naik Lagi, Pengusaha Kecil Menjerit
Sabtu, 06 September 2014 - 10:45 WIB
TDL Naik Lagi, Pengusaha Kecil Menjerit
A
A
A
PAMEKASAN - Sejumlah pengusaha kecil yang ada di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur (Jatim) menjerit pasca kenaikan tarif dasar listrik (TDL) oleh PLN.
Sebab, dengan naiknya TDL untuk 1.300 VA per 1 September 2014, membuat biaya produksi membengkak. Para pengusaha kecil mendesak PLN supaya mencarikan solusi atau kebijakan khusus terhadap pengusaha kecil.
Bila kondisi ini tetap berlanjut, para pengusaha kecil terancam gulung tikar. Selama setahun tercatat PLN sudah menaikkan TDL sebanyak tiga kali.
Pengusaha kecil bidang jahit, Hafadz Mawazin, warga Kelurahan Parteker, Pamekasan mengatakan, seharusnya PLN tidak asal menaikan TDL, karena dampaknya bagi pengusaha kecil sangat menyiksa.
Namun, terlebih dulu harus mengkaji kebijakan tersebut sebelum menaikkan TDL. Sehingga masyarakat dan para pengusaha kecil tidak semakin terbebani.
Kenaikan TDL sangat dirasakan berat oleh salah seorang pengusaha kecil yang bergerak di bidang jahit pakaian ini.
Mereka harus menaikkan ongkos jahit pakaian terhadap pelanggannya. Walaupun berat, itu terpaksa dilakukan untuk menyeimbangkan biaya produksi dengan pemasukan.
"Jika tidak begitu, kami akan rugi terus menerus. Kalau sudah begitu, usaha jahit saya ini akan tutup karena tidak mendapat untung," terangnya Sabtu (6/9/2014).
Dia menjelaskan, sebelum kenaikan TDL ongkos jahit pakaian rata-rata paling murah Rp75 ribu per potong. Tapi, kali ini dinaikkan menjadi Rp80 ribu per potong.
Meskipun ongkos jahit mengalami kenaikan, pihaknya mendapat untung sedikit karena tingginya operasional.
"Apalagi sebentar lagi pemerintah mau menaikkan harga BBM, yang biasanya diikuti dengan kenaikan harga bahan baku. Kondisi itu semakin memperparah usaha kami agar tetap sehat," ucapnya.
Hafadz berharap PLN bisa memberikan kebijakan khusus bagi pengusaha kecil agar TDL tidak naik. Sehingga biaya operasional tidak membengkak seperti sekarang.
Sementara, Manajer PLN Rayon Pamekasan Purnomo melalui Supervisor Administrasi Rudi Hartono menyatakan, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa karena itu merupakan kebijakan PLN pusat. Dia hanya sebagai pelaksana di daerah. "Kami di sini tidak bisa berbuat apa-apa," ucap Rudi.
Sebab, dengan naiknya TDL untuk 1.300 VA per 1 September 2014, membuat biaya produksi membengkak. Para pengusaha kecil mendesak PLN supaya mencarikan solusi atau kebijakan khusus terhadap pengusaha kecil.
Bila kondisi ini tetap berlanjut, para pengusaha kecil terancam gulung tikar. Selama setahun tercatat PLN sudah menaikkan TDL sebanyak tiga kali.
Pengusaha kecil bidang jahit, Hafadz Mawazin, warga Kelurahan Parteker, Pamekasan mengatakan, seharusnya PLN tidak asal menaikan TDL, karena dampaknya bagi pengusaha kecil sangat menyiksa.
Namun, terlebih dulu harus mengkaji kebijakan tersebut sebelum menaikkan TDL. Sehingga masyarakat dan para pengusaha kecil tidak semakin terbebani.
Kenaikan TDL sangat dirasakan berat oleh salah seorang pengusaha kecil yang bergerak di bidang jahit pakaian ini.
Mereka harus menaikkan ongkos jahit pakaian terhadap pelanggannya. Walaupun berat, itu terpaksa dilakukan untuk menyeimbangkan biaya produksi dengan pemasukan.
"Jika tidak begitu, kami akan rugi terus menerus. Kalau sudah begitu, usaha jahit saya ini akan tutup karena tidak mendapat untung," terangnya Sabtu (6/9/2014).
Dia menjelaskan, sebelum kenaikan TDL ongkos jahit pakaian rata-rata paling murah Rp75 ribu per potong. Tapi, kali ini dinaikkan menjadi Rp80 ribu per potong.
Meskipun ongkos jahit mengalami kenaikan, pihaknya mendapat untung sedikit karena tingginya operasional.
"Apalagi sebentar lagi pemerintah mau menaikkan harga BBM, yang biasanya diikuti dengan kenaikan harga bahan baku. Kondisi itu semakin memperparah usaha kami agar tetap sehat," ucapnya.
Hafadz berharap PLN bisa memberikan kebijakan khusus bagi pengusaha kecil agar TDL tidak naik. Sehingga biaya operasional tidak membengkak seperti sekarang.
Sementara, Manajer PLN Rayon Pamekasan Purnomo melalui Supervisor Administrasi Rudi Hartono menyatakan, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa karena itu merupakan kebijakan PLN pusat. Dia hanya sebagai pelaksana di daerah. "Kami di sini tidak bisa berbuat apa-apa," ucap Rudi.
(izz)
Lihat Juga :
