DPR Geram HK Ditugaskan Garap Tol Trans Sumatera
DPR Geram HK Ditugaskan Garap Tol Trans Sumatera
A
A
A
JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jhony Allen terlihat geram kepada pemerintah yang memberi penugasan kepada PT Hutama Karya (HK) untuk membangun tol trans Sumatera.
Pasalnya, Hutama Karya adalah BUMN konstruksi yang seharusnya tidak mengerjakan proyek tersebut.
"Pembangunan jalan tol seharusnya bisa dilakukan BUMN terkait seperti Jasa Marga, tahun lalu Bapak (Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro) juga bilang begitu segera keluar penugasan. Sekarang ada omongan begitu lagi," ujarnya saat rapat Badan Anggaran di gedung DPR RI, Senin (8/9/2014).
Jhony Allen pun semakin geram ketika mengetahui proses penugasan berupa Perpres penunjukkan Hutama Karya belum kunjung keluar sampai sekarang. Karena, hal ini hanya menghambat kinerja Hutama Karya sehingga tidak bisa menyetor dividen.
Di tempat yang sama, Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro hanya mampu berharap proses penugasan bisa keluar dengan secepatnya. Proses penugasan masih tersangkut di Kementerian Hukum dan Ham. "Saat ini proses transformasi masih di Kemenkumham," tegasnya.
Dia mengakui, karena proses penugasan ini Hutama Karya dipastikan tidak akan menyetor dividen untuk RAPBN 2015. Hutama Karya juga disebut belum akan menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) karena penugasan hingga saat ini masih belum keluar.
"Hutama Karya tidak ada PMN dikucurkan. Dia akan melakukan pembangunan jalan tol kemampuan sendiri dengan utang. Tidak diambil dividen karena mereka memperbanyak modal dan bisa utang untuk membangun jalan tol," tutupnya.
Pasalnya, Hutama Karya adalah BUMN konstruksi yang seharusnya tidak mengerjakan proyek tersebut.
"Pembangunan jalan tol seharusnya bisa dilakukan BUMN terkait seperti Jasa Marga, tahun lalu Bapak (Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro) juga bilang begitu segera keluar penugasan. Sekarang ada omongan begitu lagi," ujarnya saat rapat Badan Anggaran di gedung DPR RI, Senin (8/9/2014).
Jhony Allen pun semakin geram ketika mengetahui proses penugasan berupa Perpres penunjukkan Hutama Karya belum kunjung keluar sampai sekarang. Karena, hal ini hanya menghambat kinerja Hutama Karya sehingga tidak bisa menyetor dividen.
Di tempat yang sama, Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro hanya mampu berharap proses penugasan bisa keluar dengan secepatnya. Proses penugasan masih tersangkut di Kementerian Hukum dan Ham. "Saat ini proses transformasi masih di Kemenkumham," tegasnya.
Dia mengakui, karena proses penugasan ini Hutama Karya dipastikan tidak akan menyetor dividen untuk RAPBN 2015. Hutama Karya juga disebut belum akan menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) karena penugasan hingga saat ini masih belum keluar.
"Hutama Karya tidak ada PMN dikucurkan. Dia akan melakukan pembangunan jalan tol kemampuan sendiri dengan utang. Tidak diambil dividen karena mereka memperbanyak modal dan bisa utang untuk membangun jalan tol," tutupnya.
(izz)
Explore More