Lima Solusi Hemat Anggaran Selain Menaikkan BBM

JAKARTA - Menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bukanlah suatu kebijakan yang populis yang bisa diambil pemerintah. Sebab, kebijakan tersebut dinilai akan memberatkan masyarakat kecil.

Lantas adakah solusi lain yang bisa ditempuh pemerintahan baru selain menaikkan harga BBM?

Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengaku memiliki lima solusi yang bisa ditempuh Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk menghemat anggaran.

Pertama, memperbaiki tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Dengan memberikan kesempatan perusahaan untuk melakukan strategi transfer pricing.

"Jangan biarkan restitusi pajak/manipulasi pajak. Maka penerimaan akan meningkat. Saat yang sama anda akan habis-habisan meningkatkan PNBP, saat yang sama akan meningkatkan perbaiki kinerja BUMN. Jangan dikelola orang yang bicara kepentingan kelompok tertentu," jelasnya di The Acacia Hotel Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Kedua, pemerintah bisa melakukan optimalisasi belanja. Sebab menurutnya, banyak belanja yang terbilang sia-sia.

"Ada over planning buka peluang dan supaya terlihat belanja akan buat proyek-proyek itu kelihatan di situ. Untuk ngapain? Ngapain perjalan dinas dan buat seminar kalau bisa di ruangan tertentu? Ngapain studi banding kalau cukup internet? Ngapain buat beli mobil mewah buat menteri. Katakan kelas medium saja cukup. Itu kan kelihatan," terangnya.

Menurutnya, tidak perlu bicara kemewahan jika Indonesia hanya memiliki ruang fiskal yang sempit. Namun pada saat yang sama tidak memiliki kesadaran untuk optimalisasi ruang belanja.

"Saat yang sama anda enggak mampu geser dari demand site jadi supply site. Gitu lho melihatnya. Jadi buat saya, jangan melihat solusi jangka pendek," tutur dia.

Ketiga, lifting minyak Indonesia masih bisa dinaikkan, dan mengurangi produksi untuk automotif.

"Bilang ke industri automotif, bilang berhenti produksi di Jawa, mesti (produksi) di luar. Berhenti orientasi ke pasar domestik, anda mesti di luar. Kan bisa katakan seperti itu. Kurangi untuk produksi automotif," tegasnya.

Keempat, konversi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG), juga bisa dilakukan Jokowi. Sebab, ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berhasil membuka SPBG dalam rangka memperbaiki penyerapan BBG.

"Pada saat yang sama perbaiki lalu lintas, lalu lintasnya membaik. Konversi dilakukan dan trasnportasi dilakukan," ucap dia.

Solusi kelima yaitu mengganti power plant yang menggunakan solar sebesar 8,75%. "Kasus Bali diatasi. Kasus Bali 700 MW (megawatt) pakai solar. Itu part of battle of bussiness, itu bagian dari bisnis para petinggi. Pasok gas dong, kenapa solar?" pungkas Ichsanuddin.