Satgas Migas Jokowi Berpotensi Munculkan Mafia Baru
Minggu, 14 September 2014 - 14:54 WIB
Satgas Migas Jokowi Berpotensi Munculkan Mafia Baru
A
A
A
JAKARTA - Peneliti dari Indonesia for Global Justice (IGC), Salamudin Daeng mengatakan, pembentukan satuan tugas (satgas) mafia migas yang diwacanakan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berpotensi mengganti "mafia lama" dengan "mafia baru".
Dia berpendapat, seharusnya Jokowi mengubah langsung sistem migas di Indonesia, bukan hanya membentuk satgas migas.
Karena, liberalisasi migas di negeri ini sudah terlalu terbuka sehingga mafia bisa bergerak dengan leluasa.
"Masyarakat yakin yang penting langkahnya ada sistem. Kalau Jokowi hanya membentuk satgas namanya, tidak lepas dari mafia lama," ujar Salamudin dalam Diskusi Publik di Dapur Selera, Jakarta, Minggu (14/9/2014).
"Pendekatan itu saya tidak percaya bisa memberantas. Bisa saja ini mengganti mafia migas lama dengan mafia (migas) baru," tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pemberantasan mafia migas haruslah dilakukan melalui pendekatan sistemik. Mengembalikan konstitusi Indonesia ke UUD 1945, di mana kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
"Kalau satgas hanya mengganti mafia, menggeser mafia lama dengan mafia baru. Harus ada sistem negara yang mempunyai kekuasaan penuh," ucapnya.
"Satgas-satgas hanya menambah birokrasi dalam migas. Semakin tidak dapat dikendalikan hanya semakin carut marut," jelas Salamudin.
Dia menilai, saat ini mafia telah mengendalikan pemerintahan. Kondisi ini berbeda ketika masa orde baru, di mana pemerintah mengendalikan mafia. Sebab itu, perlu perombakan sistem untuk memperbaiki hal ini.
"Menyelesaikan ini tidak mungkin orang per orang, harus pendekatan sistemik. Sistem yang benar mengatasinya. Misalnya, jadikan BUMN tulang punggung negara yang powerfull dalam mengelola migas," tandasnya.
(Baca: Pemerintah Tidak Fokus Bangun Infrastruktur Energi)
Dia berpendapat, seharusnya Jokowi mengubah langsung sistem migas di Indonesia, bukan hanya membentuk satgas migas.
Karena, liberalisasi migas di negeri ini sudah terlalu terbuka sehingga mafia bisa bergerak dengan leluasa.
"Masyarakat yakin yang penting langkahnya ada sistem. Kalau Jokowi hanya membentuk satgas namanya, tidak lepas dari mafia lama," ujar Salamudin dalam Diskusi Publik di Dapur Selera, Jakarta, Minggu (14/9/2014).
"Pendekatan itu saya tidak percaya bisa memberantas. Bisa saja ini mengganti mafia migas lama dengan mafia (migas) baru," tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pemberantasan mafia migas haruslah dilakukan melalui pendekatan sistemik. Mengembalikan konstitusi Indonesia ke UUD 1945, di mana kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
"Kalau satgas hanya mengganti mafia, menggeser mafia lama dengan mafia baru. Harus ada sistem negara yang mempunyai kekuasaan penuh," ucapnya.
"Satgas-satgas hanya menambah birokrasi dalam migas. Semakin tidak dapat dikendalikan hanya semakin carut marut," jelas Salamudin.
Dia menilai, saat ini mafia telah mengendalikan pemerintahan. Kondisi ini berbeda ketika masa orde baru, di mana pemerintah mengendalikan mafia. Sebab itu, perlu perombakan sistem untuk memperbaiki hal ini.
"Menyelesaikan ini tidak mungkin orang per orang, harus pendekatan sistemik. Sistem yang benar mengatasinya. Misalnya, jadikan BUMN tulang punggung negara yang powerfull dalam mengelola migas," tandasnya.
(Baca: Pemerintah Tidak Fokus Bangun Infrastruktur Energi)
(dmd)
Lihat Juga :
