Pertamina: Tugas Kami Hanya Menyalurkan BBM Bersubsidi
Jum'at, 26 September 2014 - 10:30 WIB
Pertamina: Tugas Kami Hanya Menyalurkan BBM Bersubsidi
A
A
A
DEPOK - Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir mengatakan, apapun kebijakan pemerintah, tugas Pertamina hanya menyalurkan BBM Bersubsidi.
Hal tersebut mengingatkan kenaikan harga BBM bersubsidimasih menjadi bahan tarik ulur antara pemerintah transisi dari Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuju Jokowi-JK.
Dia menegaskan bahwa BBM bersubsidi kewenangan pemerintah, sehingga apapun kebijakan pemerintah, Pertamina hanya sebagai badan usaha yang dapat mandat menyalurkan.
"Siapapun, yang penting bagi kita salurkan sesuai kebutuhan masyarakat. Pertamina tak boleh berpolitik. Kondisi ini kita laporkan, masalah kebijakan pemerintah sekarang atau nanti seperti apa," ungkapnya di Kampus UI, Depok, Kamis (25/9/2014).
Bagi Pertamina, yang terpenting penyaluran BBM bersubsidi lancar dan kuota tersedia bagi masyarakat untuk aktivitas sehari-hari.
"Waktu itu saya sampaikan ke pemerintah, Bapak Menko kan bilang kita tugasnya menyalurkan. Masalah kuota wewenang pemerintah," ujar dia.
Terkait soal kuota, kata Ali, untuk solar diprediksi akan stop pada pekan kedua Desember 2014. Sedangkan premium pada pekan ketiga Desember 2014.
"Minggu ketiga Desember premium stop, itu prediksi kalau konsumsi masih seperti sekarang, tapi kan konsusmsi terus bergerak. Kami terus laporkan ke pemerintah, BPH Migas," paparnya.
Ali mengungkapkan, pihaknya sempat mengatur penyaluran Pertamina beberapa pekan lalu. Namun gejolak yang timbul di masyarakat begitu besar.
"Kita coba atur 10% dan 5% tapi reaksi yang muncul seperti itu, Pak Menko kembali kasih arahan seperti biasa. Bagi kita kan apa yang diamanatkan," katanya.
Hal tersebut mengingatkan kenaikan harga BBM bersubsidimasih menjadi bahan tarik ulur antara pemerintah transisi dari Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuju Jokowi-JK.
Dia menegaskan bahwa BBM bersubsidi kewenangan pemerintah, sehingga apapun kebijakan pemerintah, Pertamina hanya sebagai badan usaha yang dapat mandat menyalurkan.
"Siapapun, yang penting bagi kita salurkan sesuai kebutuhan masyarakat. Pertamina tak boleh berpolitik. Kondisi ini kita laporkan, masalah kebijakan pemerintah sekarang atau nanti seperti apa," ungkapnya di Kampus UI, Depok, Kamis (25/9/2014).
Bagi Pertamina, yang terpenting penyaluran BBM bersubsidi lancar dan kuota tersedia bagi masyarakat untuk aktivitas sehari-hari.
"Waktu itu saya sampaikan ke pemerintah, Bapak Menko kan bilang kita tugasnya menyalurkan. Masalah kuota wewenang pemerintah," ujar dia.
Terkait soal kuota, kata Ali, untuk solar diprediksi akan stop pada pekan kedua Desember 2014. Sedangkan premium pada pekan ketiga Desember 2014.
"Minggu ketiga Desember premium stop, itu prediksi kalau konsumsi masih seperti sekarang, tapi kan konsusmsi terus bergerak. Kami terus laporkan ke pemerintah, BPH Migas," paparnya.
Ali mengungkapkan, pihaknya sempat mengatur penyaluran Pertamina beberapa pekan lalu. Namun gejolak yang timbul di masyarakat begitu besar.
"Kita coba atur 10% dan 5% tapi reaksi yang muncul seperti itu, Pak Menko kembali kasih arahan seperti biasa. Bagi kita kan apa yang diamanatkan," katanya.
(izz)
Lihat Juga :
