UKP4: Problem Infrastruktur Tak Hanya Lahan
Selasa, 07 Oktober 2014 - 15:05 WIB
UKP4: Problem Infrastruktur Tak Hanya Lahan
A
A
A
JAKARTA - Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengatakan, terdapat aspek pokok yang perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur.
Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, permasalahan dalam infrastruktur tidak hanya terkait pengadaan lahan.
"Persiapan kerja yang paling penting, juga tingkat ketelitian persiapan merupakan hal pokok. Lalu, pengambilan keputusan, koordinasi berbagai macam lembaga," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Hal tersebut, kata dia, sebagai stakeholder yang menentukan proyek infrastrutkur lebih cepat selain pengadaan tanah.
Kuntoro mencontohkan, salah satunya koordinasi antar kabupaten dalam proyek pengerjaan Jawa Timur (Jatim) umbulan air minum.
"Karenanya koordinasi kabupaten persoalan, belum lagi masuk ke DPRD. Jadi lebih rumit persoalan," katanya.
Pertemuan hari ini bersama Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wamenkeu Bambang Brodjonegoro, Deputi Infrastruktur Menko Perekonomian Luky Eko Wuryanto dan beberapa instansi terkait tengah membahas beberapa proyek infrastruktur yang sedang digarap dan beberapa permasalahannya.
"Pembangunan infrastruktur agak lambat, seperti jalan tol, pembangunan fasilitas air minum, pelabuhan, kilang minyak. Ini jadi Round Table yang pertama dan ada berikutnya," jelasnya.
Sementara, dari The Boston Consulting Group, Partner & Managing Director Edwin Utama mengatakan, infrastruktur di Indonesia saat ini memerlukan banyak perhatian.
"Partisipan yang sudah hadir efektivitas, apalagi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) lembaga yang baru dibentuk. Masukan ini akan berguna untuk pembangunan infrastruktur," pungkas dia.
Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, permasalahan dalam infrastruktur tidak hanya terkait pengadaan lahan.
"Persiapan kerja yang paling penting, juga tingkat ketelitian persiapan merupakan hal pokok. Lalu, pengambilan keputusan, koordinasi berbagai macam lembaga," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Hal tersebut, kata dia, sebagai stakeholder yang menentukan proyek infrastrutkur lebih cepat selain pengadaan tanah.
Kuntoro mencontohkan, salah satunya koordinasi antar kabupaten dalam proyek pengerjaan Jawa Timur (Jatim) umbulan air minum.
"Karenanya koordinasi kabupaten persoalan, belum lagi masuk ke DPRD. Jadi lebih rumit persoalan," katanya.
Pertemuan hari ini bersama Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wamenkeu Bambang Brodjonegoro, Deputi Infrastruktur Menko Perekonomian Luky Eko Wuryanto dan beberapa instansi terkait tengah membahas beberapa proyek infrastruktur yang sedang digarap dan beberapa permasalahannya.
"Pembangunan infrastruktur agak lambat, seperti jalan tol, pembangunan fasilitas air minum, pelabuhan, kilang minyak. Ini jadi Round Table yang pertama dan ada berikutnya," jelasnya.
Sementara, dari The Boston Consulting Group, Partner & Managing Director Edwin Utama mengatakan, infrastruktur di Indonesia saat ini memerlukan banyak perhatian.
"Partisipan yang sudah hadir efektivitas, apalagi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) lembaga yang baru dibentuk. Masukan ini akan berguna untuk pembangunan infrastruktur," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
