Jokowi Butuh Rp6.000 Triliun Benahi Infrastruktur
Selasa, 07 Oktober 2014 - 15:27 WIB
Jokowi Butuh Rp6.000 Triliun Benahi Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Perbaikan infrastruktur yang menjadi target Joko Widodo (Jokowi) membutuhkan dana sekitar Rp6.000 triliun jika mengacu pada target pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut dikatakan Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto di Jakarta, Selasa (7/10/2014).
"Pertumbuhan ekonomi angka 6%-7% setahun, infrastrukturnya harus Rp6.000 triliun. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan lingkungan dan dampak sosial," ujarnya.
Dia mengatakan, dana infrastruktur sebesar Rp6.000 triliun itu bisa dibagi dua antara pemerintah dan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).
Menurutnya, dana tersebut sudah mencakup semua proyek mulai dari transportasi seperti bandara dan jalan, water supply, jalan tol, kilang minyak dan lain sebagainya.
"50% swasta, 50% dari APBN semuanya Rp6.000 triliun. Pemerintah bisa dari APBN dengan funding. Ini benar benar kebutuhan kita dalam jangka waktu panjang," jelas Kuntoro.
Sementara, Head of Infrastructure BCG Edwin Utama mengklaim bahwa proyek-proyek KPS sering gagal.
Sebab itu, Jokowi harus bekerja keras untuk menjelaskan mengenai keberlangsungan proyek KPS.
Masalahnya bentuk yang sangat spesifik. Dari KPS berhasil perlu buat tertarik, proyek visibel, turun tangan dari pemerintah. Ketidakmampuan swasta pemerintah, jadi gagal," pungkas dia.
(Baca: UKP4: Problem Infrastruktur Tak Hanya Lahan)
Hal tersebut dikatakan Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto di Jakarta, Selasa (7/10/2014).
"Pertumbuhan ekonomi angka 6%-7% setahun, infrastrukturnya harus Rp6.000 triliun. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan lingkungan dan dampak sosial," ujarnya.
Dia mengatakan, dana infrastruktur sebesar Rp6.000 triliun itu bisa dibagi dua antara pemerintah dan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).
Menurutnya, dana tersebut sudah mencakup semua proyek mulai dari transportasi seperti bandara dan jalan, water supply, jalan tol, kilang minyak dan lain sebagainya.
"50% swasta, 50% dari APBN semuanya Rp6.000 triliun. Pemerintah bisa dari APBN dengan funding. Ini benar benar kebutuhan kita dalam jangka waktu panjang," jelas Kuntoro.
Sementara, Head of Infrastructure BCG Edwin Utama mengklaim bahwa proyek-proyek KPS sering gagal.
Sebab itu, Jokowi harus bekerja keras untuk menjelaskan mengenai keberlangsungan proyek KPS.
Masalahnya bentuk yang sangat spesifik. Dari KPS berhasil perlu buat tertarik, proyek visibel, turun tangan dari pemerintah. Ketidakmampuan swasta pemerintah, jadi gagal," pungkas dia.
(Baca: UKP4: Problem Infrastruktur Tak Hanya Lahan)
(izz)
Lihat Juga :
