BI: Anggapan Jokowi-DPR Tak Akur Berlebihan
Rabu, 08 Oktober 2014 - 15:54 WIB
BI: Anggapan Jokowi-DPR Tak Akur Berlebihan
A
A
A
JAKARTA - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan, anggapan yang menyatakan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan tidak akur dengan DPR, berlebihan.
Dia mengatakan, sedianya DPR dan pemerintah adalah mitra dalam hal pembangunan ekonomi bangsa. Sehingga, jika kebijakan yang diambil pemerintah positif, maka akan didukung DPR.
"Itu kekhawatiran yang berlebihan, jadi tidak usah di khawatirkan berlebihan," tegasnya di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Rabu (8/10/2014).
Mirza meyakini, stigma-stigma tersebut akan hilang seiring pemerintahan baru terbentuk. Nantinya, investor juga percaya bahwa pemerintah dapat bekerja sama dengan DPR.
"Tapi saya melihatnya begitu nanti pemerintahan baru terbentuk, saya yakin pemerintahan baru bisa bekerja sama dengan DPR," kata dia.
Menurutnya, yang seharusnya menjadi perhatian serius adalah situasi ekonomi dunia. Di antaranya kenaikan suku bunga acuan (fed fun rate) AS serta defisit ekspor-impor Indonesia.
"Jadi kita harus meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Terutama bagaimana mengurangi impor BBM. Kita harus bisa diversifikasi energi kita di Indonesia," terang Mirza.
Meski demikian, situasi politik memang tidak menutup kemungkinan dapat membuat rupiah melemah. Namun hal tersebut tidak terlalu signifikan.
"Kalau nanya faktor politik pasti ada, karena sebenarnya ada aliran modal besar yang masuk ke Indonesia. Situasi politik memang saat ini sedang agak hangat yaitu sedikit memengaruhi confidence dari aliran modal yang masuk tersebut," pungkas dia.
Dia mengatakan, sedianya DPR dan pemerintah adalah mitra dalam hal pembangunan ekonomi bangsa. Sehingga, jika kebijakan yang diambil pemerintah positif, maka akan didukung DPR.
"Itu kekhawatiran yang berlebihan, jadi tidak usah di khawatirkan berlebihan," tegasnya di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Rabu (8/10/2014).
Mirza meyakini, stigma-stigma tersebut akan hilang seiring pemerintahan baru terbentuk. Nantinya, investor juga percaya bahwa pemerintah dapat bekerja sama dengan DPR.
"Tapi saya melihatnya begitu nanti pemerintahan baru terbentuk, saya yakin pemerintahan baru bisa bekerja sama dengan DPR," kata dia.
Menurutnya, yang seharusnya menjadi perhatian serius adalah situasi ekonomi dunia. Di antaranya kenaikan suku bunga acuan (fed fun rate) AS serta defisit ekspor-impor Indonesia.
"Jadi kita harus meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Terutama bagaimana mengurangi impor BBM. Kita harus bisa diversifikasi energi kita di Indonesia," terang Mirza.
Meski demikian, situasi politik memang tidak menutup kemungkinan dapat membuat rupiah melemah. Namun hal tersebut tidak terlalu signifikan.
"Kalau nanya faktor politik pasti ada, karena sebenarnya ada aliran modal besar yang masuk ke Indonesia. Situasi politik memang saat ini sedang agak hangat yaitu sedikit memengaruhi confidence dari aliran modal yang masuk tersebut," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
