Pengusaha Hulu Migas Minta Jokowi Genjot Eksplorasi
Pengusaha Hulu Migas Minta Jokowi Genjot Eksplorasi
A
A
A
JAKARTA - Indonesian Petroleum Association (IPA) meminta pemerintah baru Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menggenjot kembali kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) guna mendorong produksi nasional.
Ketua Umum IPA Lukman Mahfoedz mengatakan, jika pemerintah berhasil menggiatkan eksplorasi migas, maka produksi migas akan meningkat.
Meski di dalam eksplorasi belum tentu menemukan hasil, paling tidak ada yang mampu berproduksi.
"Memang dari yang diekplorasi belum tentu berhasil semua. Tapi, paling tidak ada yang mampu berproduksi," ujarnya, Rabu (15/10/2014).
Dia mengakui, untuk mendorong kegiatan eksplorasi tidak mudah, banyak hambatan terkait perizinan lahan dan pengenaan pajak sebagai faktor penting yang harus diperhatikan pemerintah baru.
Sehingga, laju eksplorasi menjadi lebih baik dan investor lebih agresif berinvestasi di hulu migas.
"Ada sekitar 22 wilayah kerja yang dijalankan perusahaan asing. Tapi, saat ini masih bermasalah soal pajak," kata Lukman.
Menurutnya, jika hal ini tidak bisa diselesaikan maka kegiatan eksplorasi perusahaan-perusahaan asing bakal terhenti.
"Jika terhenti berarti tidak ada eksplorasi dan produksi. Tentu ini harus diselesaikan," tandasnya.
Ketua Umum IPA Lukman Mahfoedz mengatakan, jika pemerintah berhasil menggiatkan eksplorasi migas, maka produksi migas akan meningkat.
Meski di dalam eksplorasi belum tentu menemukan hasil, paling tidak ada yang mampu berproduksi.
"Memang dari yang diekplorasi belum tentu berhasil semua. Tapi, paling tidak ada yang mampu berproduksi," ujarnya, Rabu (15/10/2014).
Dia mengakui, untuk mendorong kegiatan eksplorasi tidak mudah, banyak hambatan terkait perizinan lahan dan pengenaan pajak sebagai faktor penting yang harus diperhatikan pemerintah baru.
Sehingga, laju eksplorasi menjadi lebih baik dan investor lebih agresif berinvestasi di hulu migas.
"Ada sekitar 22 wilayah kerja yang dijalankan perusahaan asing. Tapi, saat ini masih bermasalah soal pajak," kata Lukman.
Menurutnya, jika hal ini tidak bisa diselesaikan maka kegiatan eksplorasi perusahaan-perusahaan asing bakal terhenti.
"Jika terhenti berarti tidak ada eksplorasi dan produksi. Tentu ini harus diselesaikan," tandasnya.
(izz)
Explore More