Perbanas Harapkan RI Punya Bank Kelas Dunia
Rabu, 15 Oktober 2014 - 16:28 WIB
Perbanas Harapkan RI Punya Bank Kelas Dunia
A
A
A
JAKARTA - Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) berharap Indonesia harus memiliki bank kelas dunia agar mampu bersaing di pasar regional Asia Tenggara bahkan tingkat global.
Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono mengungkapkan, ada beberapa langkah strategis guna mewujudkan cita-cita Indonesia memiliki bank besar yang mampu bersaing di wilayah ASEAN hingga global dan strategi tersebut harus dirumuskan dalam suatu cetak biru perbankan nasional Indonesia.
Pertama, pendirian Bank Pembangunan Indonesia (BPI) sebagai bank khusus yang fokus membiayai proyek-proyek infrastruktur dan investasi jangka panjang lainnya.
"Sebagai modal awal BPI, pemerintah pusat dapat mengalokasikan modal sekurang-kurangnya Rp100 triliun. Jika kita percaya bank adalah jantung perekonomian, sebaiknya kita membereskan dulu jantungnya. Kita perbesar kapasitasnya agar berkelas jantung atlet pelari marathon, bukan sekedar jantung pelari jarak pendek," terang Sigit disela-sela peluncuran buku "Mimpi Punya Bank Besar" di Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Dia melanjutkan, dana setoran modal BPI dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disisihkan dari penghematan anggaran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Namun, Menurut Sigit, penyisihan dana yang berasal dari penghematan subsidi BBM untuk modal mendirikan BPI itu tentu akan memicu perdebatan dan kontrovesi.
Sementara strategi selanjutnya adalah penyiapan dua rencana megamerger perbankan. Megamerger pertama adalah menggabungkan bank pembangunan daerah (BPD) milik pemerintah provinsi di Indonesia dengan BPI.
"Pemerintah provinsi menjadi pemegang saham BPI harus diupayakan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak boleh melakukan intervensi langsung dalam kepengurusan dan pengelolaan BPI," tukas dia.
Menurut Sigit, dengan cara itu semua BPD melalu BPI akan dikembalikan fungsinya menjadi bank yang benar-benar sesuai dengan tujuan awal pendiriannya, yaitu membangun daerah.
Sedangkan megamerger kedua adalah menggabungkan Bank Mandiri dengan Bank BNI menjadi BNI-Mandiri. Sigit menuturkan, bank hasil penggabungan tersebut kemudiaan mengakuisisi Bank BTN dan menjadikannya sebagai anak perusahaan Bank BNI-Mandiri yang tetap fokus pada pembiayaan perumahan rakyat.
"Untuk selanjutnya, semua portofolio kredit perumahan dari BNI dan Mandiri diserahkan ke BTN. Nah, sementara BNI-Mandiri tetap dikembangkan menjadi bank komersial yang kuat dan harus menjadi pemain besar dan tangguh di ASEAN, bahkan luar ASEAN," terangnya.
Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono mengungkapkan, ada beberapa langkah strategis guna mewujudkan cita-cita Indonesia memiliki bank besar yang mampu bersaing di wilayah ASEAN hingga global dan strategi tersebut harus dirumuskan dalam suatu cetak biru perbankan nasional Indonesia.
Pertama, pendirian Bank Pembangunan Indonesia (BPI) sebagai bank khusus yang fokus membiayai proyek-proyek infrastruktur dan investasi jangka panjang lainnya.
"Sebagai modal awal BPI, pemerintah pusat dapat mengalokasikan modal sekurang-kurangnya Rp100 triliun. Jika kita percaya bank adalah jantung perekonomian, sebaiknya kita membereskan dulu jantungnya. Kita perbesar kapasitasnya agar berkelas jantung atlet pelari marathon, bukan sekedar jantung pelari jarak pendek," terang Sigit disela-sela peluncuran buku "Mimpi Punya Bank Besar" di Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Dia melanjutkan, dana setoran modal BPI dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disisihkan dari penghematan anggaran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Namun, Menurut Sigit, penyisihan dana yang berasal dari penghematan subsidi BBM untuk modal mendirikan BPI itu tentu akan memicu perdebatan dan kontrovesi.
Sementara strategi selanjutnya adalah penyiapan dua rencana megamerger perbankan. Megamerger pertama adalah menggabungkan bank pembangunan daerah (BPD) milik pemerintah provinsi di Indonesia dengan BPI.
"Pemerintah provinsi menjadi pemegang saham BPI harus diupayakan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak boleh melakukan intervensi langsung dalam kepengurusan dan pengelolaan BPI," tukas dia.
Menurut Sigit, dengan cara itu semua BPD melalu BPI akan dikembalikan fungsinya menjadi bank yang benar-benar sesuai dengan tujuan awal pendiriannya, yaitu membangun daerah.
Sedangkan megamerger kedua adalah menggabungkan Bank Mandiri dengan Bank BNI menjadi BNI-Mandiri. Sigit menuturkan, bank hasil penggabungan tersebut kemudiaan mengakuisisi Bank BTN dan menjadikannya sebagai anak perusahaan Bank BNI-Mandiri yang tetap fokus pada pembiayaan perumahan rakyat.
"Untuk selanjutnya, semua portofolio kredit perumahan dari BNI dan Mandiri diserahkan ke BTN. Nah, sementara BNI-Mandiri tetap dikembangkan menjadi bank komersial yang kuat dan harus menjadi pemain besar dan tangguh di ASEAN, bahkan luar ASEAN," terangnya.
(rna)
Lihat Juga :
