Kadin Harap Menhub Era Jokowi Paham Situasi di Lapangan
Selasa, 21 Oktober 2014 - 17:54 WIB
Kadin Harap Menhub Era Jokowi Paham Situasi di Lapangan
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap agar Menteri Perhubungan (Menhub) era Joko Widodo (Jokowi) diisi oleh orang yang paham dan mengerti situasi di lapangan.
"Kalau di perhubungan sendiri, kami mengharapkan menteri yang mengerti keadaan lapangan. Yang tahu apa yang telah terjadi sesungguhnya. Jangan hanya teoritis," Wakil Ketua Kadin Urusan Logistik Carmelita Hartoto di Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Lebih lanjut dia menuturkan, jika seorang Menteri tidak paham dengan situasi di lapangan, maka kebijakan yang akan dikeluarkan tidak sesuai dan tidak mendapat dukungan dari para pelaku usaha.
"Kalau menterinya nggak ngerti keadaan lapangan, nanti berat, balik-baliknya kementerian itu enggak akan jalan. Kita berharap menteri itu bisa komunikasi dengan pengusaha supaya pelaku usaha bisa koordinasi langsung menterinya," lanjut dia.
Sementara terkait rencana penambahan satu Kementerian Koordinator baru yaitu Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Maritim, maka pemilihan orang yang mengisi jabatan menteri harus berkoordinasi dengan para pakar maritim.
Sebab, jabatan strategis tersebut harus diisi tidak hanya orang yang mengerti persoalan di lapangan, namun juga mampu melakukan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak termasuk pengusaha.
"Katanya kan mau ada Menko Maritim, kalau begitu harus ada pakar-pakar yang diajak bicara. Karena yang namanya poros maritim itu harus bicara dengan pakar-pakar," tandas dia.
"Kalau di perhubungan sendiri, kami mengharapkan menteri yang mengerti keadaan lapangan. Yang tahu apa yang telah terjadi sesungguhnya. Jangan hanya teoritis," Wakil Ketua Kadin Urusan Logistik Carmelita Hartoto di Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Lebih lanjut dia menuturkan, jika seorang Menteri tidak paham dengan situasi di lapangan, maka kebijakan yang akan dikeluarkan tidak sesuai dan tidak mendapat dukungan dari para pelaku usaha.
"Kalau menterinya nggak ngerti keadaan lapangan, nanti berat, balik-baliknya kementerian itu enggak akan jalan. Kita berharap menteri itu bisa komunikasi dengan pengusaha supaya pelaku usaha bisa koordinasi langsung menterinya," lanjut dia.
Sementara terkait rencana penambahan satu Kementerian Koordinator baru yaitu Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Maritim, maka pemilihan orang yang mengisi jabatan menteri harus berkoordinasi dengan para pakar maritim.
Sebab, jabatan strategis tersebut harus diisi tidak hanya orang yang mengerti persoalan di lapangan, namun juga mampu melakukan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak termasuk pengusaha.
"Katanya kan mau ada Menko Maritim, kalau begitu harus ada pakar-pakar yang diajak bicara. Karena yang namanya poros maritim itu harus bicara dengan pakar-pakar," tandas dia.
(gpr)
Lihat Juga :
