KSPSI Ancam Jokowi Instruksikan Buruh Mogok Nasional

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengistruksikan mogok nasional anggotanya jika tuntutannya tidak direspon dalam waktu tiga hari.

Ketua DPP KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan, ancaman tersebut karena memperhatikan sikap pemerintah yang belum merespon secara konkrit permintaan/tuntutan pekerja/buruh Indonesia.

"Hal ini menjadikan satu dasar aksi besar-besaran mogok nasional menjadi pilihan kami untuk menegaskan sikap terhadap kabinet Bapak Joko Widodo," ujar Andi Gani dalam siaran persnya, Rabu (22/10/2014).

Adapun tuntutan KSPSI antara lain, kenaikan upah 35%, hapuskan outsourching, revisi KHL dari 60 menjadi 84 item, jaminan kesehatan untuk buruh, dan jaminan pensiun untuk buruh

"Kami memberikan batas waktu selambatnya tiga hari kepada pemerintahan Joko Widodo untuk segera merespon permintaan/tuntutan kami," tegasnya.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan kami belum mendapatkan respon positif, maka DPP KSPSI akan menginstruksikan kepada jutaan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Papua untuk melaksanakan aksi mogok nasional secara serentak.