Lambat Umumkan Kabinet, Kepercayaan Pengusaha Bisa Turun
Kamis, 23 Oktober 2014 - 18:38 WIB
Lambat Umumkan Kabinet, Kepercayaan Pengusaha Bisa Turun
A
A
A
JAKARTA - Tarik ulur pengumuman peta susunan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebabkan kepercayaan pengusaha terancam menurun.
Mantan Anggota DPR RI Komisi XI Vera Febyanthi menuturkan, pengumuman kabinet yang terlalu lama menyebabkan konfiden terhadap Jokowi terdegradasi.
"Jokowi mengumumkan kabinet terlalu lama, jangan sampai konfiden yang sudah diharapkan di Jokowi jadi degradasi. Dulu jamannya SBY, besoknya dilantik langsung diumumkan," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (23/10/2014).
Dia menuturkan, pemerintahan menjadi tidak punya nahkoda. Deputi pun tidak bisa memberikan keputusan apapun jika pemimpinnya tidak ada.
"Peraturan menteri pun masih belum bisa dikeluarkan. Dua hari saja terlambat ngumpulin kabinet bisa terjadi keresahan," tuturnya.
Vera berharap Jokowi dapat bercermin dengan pemerintahan SBY yang tidak terlalu lama mengumumkan susunan kabinetnya.
"Pengusaha terjadi keresahan. Terutama investor asing. Persoalan regulasi infrastruktur sampai sekarang ini Kementerian PU enggak bisa ngeluarin kebijakan," pungkasnya.
Mantan Anggota DPR RI Komisi XI Vera Febyanthi menuturkan, pengumuman kabinet yang terlalu lama menyebabkan konfiden terhadap Jokowi terdegradasi.
"Jokowi mengumumkan kabinet terlalu lama, jangan sampai konfiden yang sudah diharapkan di Jokowi jadi degradasi. Dulu jamannya SBY, besoknya dilantik langsung diumumkan," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (23/10/2014).
Dia menuturkan, pemerintahan menjadi tidak punya nahkoda. Deputi pun tidak bisa memberikan keputusan apapun jika pemimpinnya tidak ada.
"Peraturan menteri pun masih belum bisa dikeluarkan. Dua hari saja terlambat ngumpulin kabinet bisa terjadi keresahan," tuturnya.
Vera berharap Jokowi dapat bercermin dengan pemerintahan SBY yang tidak terlalu lama mengumumkan susunan kabinetnya.
"Pengusaha terjadi keresahan. Terutama investor asing. Persoalan regulasi infrastruktur sampai sekarang ini Kementerian PU enggak bisa ngeluarin kebijakan," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
