China Menginisiasi Bank Infrastruktur Asia

BEIJING - China dan 20 negara lain mempertegas langkah pembentukan institusi pembiayaan infrastruktur Asia guna mengimbangi bank pembangunan ataupun institusi serupa yang didukung negara-negara Barat.

Hal itu dimantapkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/ MoU) pembentukan Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) dalam sebuah seremoni di Great Hall of the People di Beijing. Institusi yang pembentukannya dicetuskan oleh China tersebut menurut kantor berita Xinhua, akan berbasis di Beijing dan akan memiliki modal awal USD50 miliar (sekitar Rp600 triliun).

Keberadaan institusi keuangan ini diharapkan dapat memenuhi tingginya kebutuhan regional Asia terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur penting seperti transportasi, bendungan, pelabuhan dan fasilitas lain. “Di China kami memiliki pepatah: jika ingin kaya, maka lebih dulu bangunlah jalan. Pepatah ini adalah deskripsi yang amat gamblang mengenai pentingnya infrastruktur bagi pembangunan perekonomian,” ujar Presiden China Xi Jinping seperti dikutip AFP, Jumat (24/10) lalu.

Kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia diiringi dengan keinginan negara tersebut memainkan peran yang lebih besar di percaturan global. China ingin hal itua ntaralain diwujudkan melalui organisasi tingkat dunia seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF), Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (AsianDevelopmentBank/ ADB), yangselamainididominasiEropa, Amerika Serikat(AS), danJepang.

Namun, selain China, di antara 10 negara dengan perekonomian terbesar di Asia, hanya India dan Singapura yang menandatangani MoU tersebut. Tiga negara yang masuk dalam jajaranlimabesardiAsia: Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia – absen dari kegiatan tersebut.

Pimpinan ADB dari Jepang pasca penandatanganan MoU tersebut berkomentar bahwa masih banyak pertanyaan atas struktur dari AIIB. Selain itu, sebelum berkiprah, institusi keuangan baru tersebut harus siap mengikuti standar lembaga pembiayaan internasional. “Sangat penting bagi AIIB untuk mengadopsi praktik internasional yang baik dalam menjalankan proyek dan program- programnya,” ujar Presiden ADB Takehiko Nakao.

Jika pemerintah Jepang secara terang mengungkapkan kekhawatirannya atas institusi keuangan baru ini, AS dilaporkan menentang keras keberadaan AIIB. Terlepas dari itu, China bergeming dalam hal ini dan tetap membuka diri bagi negaranegara lain untuk bergabung ke AIIB. “Kami terus berkomunikasi dengan AS, Jepang, Indonesia dan negara-negara lainnya,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.

Presiden Xi menegaskan bahwa AIIB akan mengikuti semua aturan dan prosedur multilateral yang berlaku secara internasional. Pihaknya juga meyakinkan bahwa AIIB belajar dari Bank Dunia maupun ADB serta institusi serupa yang lain dalam penerapan praktik yang baik di bidang ini. Kementerian Keuangan Singapura menyatakan, setelah MoU para penanda tangan akan membahas spesifikasi bank tersebut dan berharap dapat menuntaskan semuanya pada akhir 2015.

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim bulan Juli lalu mengestimasi kebutuhan pembiayaan infrastruktur di negara-negara berkembang setidaknya mencapai USD1 triliun per tahun. Jumlah itu jauh di atas kapasitas pendanaan Bank Dunia maupun badan-badan investasi swasta. “Jadi kebutuhan investasi baru di bidang infrastruktur memang sangat masif dan kami pikir kami dapat bekerja sama dengan baik dengan lembaga-lembaga baru ini setelah mereka betul-betul terbentuk,” ujar Kim di Beijing.

M faizal