PNBP Perikanan Rp300 M, Susi Sebut Negara Rugi Rp11 T
Jum'at, 31 Oktober 2014 - 10:38 WIB
PNBP Perikanan Rp300 M, Susi Sebut Negara Rugi Rp11 T
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan hanya sebesar Rp300 miliar per tahun.
Padahal, total bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang digelontorkan untuk kapal penangkap ikan tersebut sebesar 2,1 juta kiloliter (kl) atau Rp11,5 triliun.
Dia mengatakan, dengan total subsidi BBM yang digelontorkan dan PNBP yang didapatkan tersebut, negara jelas dirugikan sekitar Rp11 triliun.
"Total kapal di Indonesia yang jumlahnya 5.329, itu dengan alokasi BBM sebesar 2,1 juta kl per tahun. Itu berarti pemerintah subsidi industri penangkapan Rp11,5 triliun dan PNBP yang didapat hanya Rp300 miliar. Jelas negara kita dirugikan Rp11 triliun. Ini yang saya fikir tidak boleh terjadi lagi," katanya di Gedung KKP, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Sebab itu, Bos Susi Air ini akan menata ulang ketentuan yang mengatur hal tersebut agar memberikan pendapatan yang adil buat negara.
"Kita ingin dapat hasil setara dengan cost yang dikeluarkan. Sementara, pendapatan yang negara dapatkan hanya 20%. Scara ekonomi, commercial matter it's doesn't make sense," pungkas dia.
Padahal, total bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang digelontorkan untuk kapal penangkap ikan tersebut sebesar 2,1 juta kiloliter (kl) atau Rp11,5 triliun.
Dia mengatakan, dengan total subsidi BBM yang digelontorkan dan PNBP yang didapatkan tersebut, negara jelas dirugikan sekitar Rp11 triliun.
"Total kapal di Indonesia yang jumlahnya 5.329, itu dengan alokasi BBM sebesar 2,1 juta kl per tahun. Itu berarti pemerintah subsidi industri penangkapan Rp11,5 triliun dan PNBP yang didapat hanya Rp300 miliar. Jelas negara kita dirugikan Rp11 triliun. Ini yang saya fikir tidak boleh terjadi lagi," katanya di Gedung KKP, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Sebab itu, Bos Susi Air ini akan menata ulang ketentuan yang mengatur hal tersebut agar memberikan pendapatan yang adil buat negara.
"Kita ingin dapat hasil setara dengan cost yang dikeluarkan. Sementara, pendapatan yang negara dapatkan hanya 20%. Scara ekonomi, commercial matter it's doesn't make sense," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
