Sofyan Janjikan PTSP Dua Minggu Rampung
Sofyan Janjikan PTSP Dua Minggu Rampung
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Sofyan Djalil menjanjikan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan dirampungkan dua minggu kedepan. Dengan begitu, proses perizinan hanya melalui satu instansi saja.
"Pak Presiden ingin izin satu atap, selama ini investor masih harus ke instansi yang berbeda. Kita akan melihat apa yang tidak bisa dan apa yang bisa. Mudah-mudahan dalam satu dua minggu akan bisa dlakukan pelaksanaan izin satu atap," ucap dia di Gedung Kemenko, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Menurut Sofyan, pihaknya akan melakukan perubahan yang bisa membuat bisnis lebih struggle. Dirinya juga mendapat laporan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, bahwa banyak sekali rezim perizinan yang membuat bisnis menjadi sulit.
"Kalaupun bisa kemudian cost mahal sekali. Kita ingin mengurangi cost of regulation," tuturnya.
Sofyan menginginkan, indeks Indonesia terhadap kemudahan investor bisa lebih meningkat. Saat ini Indonesia berada di peringkat 114, dan itu masih jauh di bawah Singapura yang berada di peringkat Pertama.
"Apa yang bisa dilakukan pemerintah kita lakukan. Kita akan streamline. Izin usaha akan kita teruskan. Izin masalah kelautan, bisa dimudahkan dan transparan," tukasnya.
"Pak Presiden ingin izin satu atap, selama ini investor masih harus ke instansi yang berbeda. Kita akan melihat apa yang tidak bisa dan apa yang bisa. Mudah-mudahan dalam satu dua minggu akan bisa dlakukan pelaksanaan izin satu atap," ucap dia di Gedung Kemenko, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Menurut Sofyan, pihaknya akan melakukan perubahan yang bisa membuat bisnis lebih struggle. Dirinya juga mendapat laporan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, bahwa banyak sekali rezim perizinan yang membuat bisnis menjadi sulit.
"Kalaupun bisa kemudian cost mahal sekali. Kita ingin mengurangi cost of regulation," tuturnya.
Sofyan menginginkan, indeks Indonesia terhadap kemudahan investor bisa lebih meningkat. Saat ini Indonesia berada di peringkat 114, dan itu masih jauh di bawah Singapura yang berada di peringkat Pertama.
"Apa yang bisa dilakukan pemerintah kita lakukan. Kita akan streamline. Izin usaha akan kita teruskan. Izin masalah kelautan, bisa dimudahkan dan transparan," tukasnya.
(gpr)
Explore More