ESDM Tegaskan Jokowi Tak Akan Bubarkan Petral
Sabtu, 01 November 2014 - 15:21 WIB
ESDM Tegaskan Jokowi Tak Akan Bubarkan Petral
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Minerl (ESDM), Sudirman Said menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membuarkan Petral, anak usaha PT Pertamina (Persero).
Menurutnya, keberadaan Petral sangat penting guna menjadi instrumen strategis untuk menopang kemandirian RI.
Dia mengatakan, saat ini Petral menjadi salah satu ujung tanduk pemerintah untuk masuk dalam market trading minyak dunia.
Petral disebut-sebut hanya butuh penyegaran dan menunjuk orang yang sekiranya pantas dan bertanggung jawab, serta mampu membawa Petral ke arah yang lebih baik.
"Petral saat ini menjadi alat pemerintah monitor minyak dunia, jadi input pemerintahan. Presiden bilang, tidak harus dibubarkan, tapi kontrolnya harus dapat yang bepihak ke nasional," terangnya di Pisa Kafe, Jakarta, Sabtu (1/11/2014).
Sudirman menegaskan, saat ini 100% saham Petral adalah Pertamina. Pemerintah hanya akan melakukan pengkajian kepada Pertamina dalam hal menejemen pengawasan Petral.
"Petral itu 100% sahamnya dimiliki Pertamina. Jadi, kalau menejemn Pertamina baik, komsiaris Pertamina baik, sampai bawah-bawahnya Pertamina baik, maka Petral ini suatu industri strategis bagi Indonesia," katanya.
Mengingat perusahaan tersebut memiliki kantor di Singapura, Sudirman mengaku tidak masalah mengingat Singapura adalah negara yang maju dan strategis dalam membangun bisnis.
"Ini persoalan pemimpin saja, instrumen (Petral) di luar sana mempunyai market internasional. Ketika instrumen dimanfaatkan akan membawa kebaikan. Kita hanya akan kontrol tidak akan dibubarkan selama kepentingan pada negara. Instrumen strategis menopang kemandirian bangsa," pungkasnya.
Menurutnya, keberadaan Petral sangat penting guna menjadi instrumen strategis untuk menopang kemandirian RI.
Dia mengatakan, saat ini Petral menjadi salah satu ujung tanduk pemerintah untuk masuk dalam market trading minyak dunia.
Petral disebut-sebut hanya butuh penyegaran dan menunjuk orang yang sekiranya pantas dan bertanggung jawab, serta mampu membawa Petral ke arah yang lebih baik.
"Petral saat ini menjadi alat pemerintah monitor minyak dunia, jadi input pemerintahan. Presiden bilang, tidak harus dibubarkan, tapi kontrolnya harus dapat yang bepihak ke nasional," terangnya di Pisa Kafe, Jakarta, Sabtu (1/11/2014).
Sudirman menegaskan, saat ini 100% saham Petral adalah Pertamina. Pemerintah hanya akan melakukan pengkajian kepada Pertamina dalam hal menejemen pengawasan Petral.
"Petral itu 100% sahamnya dimiliki Pertamina. Jadi, kalau menejemn Pertamina baik, komsiaris Pertamina baik, sampai bawah-bawahnya Pertamina baik, maka Petral ini suatu industri strategis bagi Indonesia," katanya.
Mengingat perusahaan tersebut memiliki kantor di Singapura, Sudirman mengaku tidak masalah mengingat Singapura adalah negara yang maju dan strategis dalam membangun bisnis.
"Ini persoalan pemimpin saja, instrumen (Petral) di luar sana mempunyai market internasional. Ketika instrumen dimanfaatkan akan membawa kebaikan. Kita hanya akan kontrol tidak akan dibubarkan selama kepentingan pada negara. Instrumen strategis menopang kemandirian bangsa," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
