OJK Bangun Akses Pembiayaan Mikro di Daerah

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menyiapkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan fondasi perekonomian nasional.

Pihak otoritas menyiapkan industri keuangan yang mendukung perekonomian daerah. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Firdaus Djaelani mengatakan, terdapat 50 juta UMKM yang membutuhkan pendanaan.

Untuk itu, pihaknya sudah siap mengaktifkan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di kabupaten/ kota pada tahun depan. LKM akan dibutuhkan dalam banyak peran strategis seperti penyaluran bantuan desa dan jalur distribusi asuransi mikro. “Bantuan untuk masyarakat lebih baik dalam bentuk pinjaman lunak untuk produktif. Skema ini lebih bagus daripada untuk sekedar konsumtif asalkan tidak memberatkan,” kata Firdaus saat ditemui akhir pekan lalu di Jakarta.

Dia mengatakan, regulasi LKM sudah disiapkan baik POJK ataupun Permenkeu sehingga penyaluran dana di daerah, baik hibah ataupun dana bergulir, akan disalurkan lewat LKM. “Tidak ada lagi semacam PNPM Mandiri untuk salurkan bantuan desa. Kita juga akan buatkan lembaga penjamin simpanannya supaya masyarakat juga menabung lalu baru boleh menarik pinjaman,” tuturnya. LKM harus mempunyai keunikan dalam menarik dana masyarakat karena selama ini masyarakat hanya mengetahui BPR dan Koperasi Simpan Pinjam.

Kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan tabungan dan mengambil kredit kecil-kecilan. Bahkan untuk syarat agunan pinjaman ke LKM akan dipermudah sehingga tidak memberatkan. Dana masyarakat pun harus diputar di daerah tersebut sehingga kelebihan likuiditas hanya dalam bentuk deposito atau tabungan. Meski demikian, harus ada pendekatan ke daerah karena masih banyak yang menolak mengubah diri. Bahkan, ada Baitul Maal wa Tamlit (BMT) yang tidak mau berubah karena merasa kerepotan memenuhi syarat mengelolanya.

“Mereka ingin ada badan hukum sendiri. Masalahnya ada pemda yang tidak mau mengubah BMT di sanamenjadiLKM. Kami terus lakukan pendekatan dengan Kemendagri dan pemda,” ujarnya. Dia juga terus mendesak Kemendagri agar mendorong pemda dan DPRD untuk mendukung terbentuknya perusahaan penjaminan kredit daerah (jamkrida). Setidaknya, ada empat pemerintah daerah tingkat provinsi mengajukan perizinan pembentukan jamkrida.

Adapun pada tahun ini baru terdapat sepuluh perusahaan jamkrida, antara lain di Bali, Bangka Belitung, Palembang dan Banten yang mulai beroperasi. Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga mendukung pengembangan produk mikro untuk masyarakat bawah. Sebelumnya Sekretaris Perusahaan BRI Budi Satria mengatakan, pihaknya juga menyiapkan produk asuransi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. BRI bekerja sama dengan PT Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life) sebagai Ketua Konsorium, PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BSAM), dan PT AJ Jiwasraya (Persero) meluncurkan asuransi mikro kecelakaan, kesehatan, dan meninggal dunia.

“Produk menggunakan model bisnis referensi, AM-KKM diperuntukkan bagi seluruh nasabah mikro Bank BRI dan masyarakat pada umumnya,” tutur Firdaus beberapa waktu lalu. Produk ini akan memberikan manfaat pada nasabah berupa santunan harian rawat inap, penggantian biaya pembedahan santunan meninggal dunia karena kecelakaan atau sakit. Selain itu, nasabah tetap bisa mendapatkan manfaat AMKKM walaupun memiliki polis asuransi lain atau pun BPJS.

Hafid fuad