Anggaran IMO-TAC Bisa Terserap 2015
Anggaran IMO-TAC Bisa Terserap 2015
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengharapkan anggaran perawatan prasarana perkeretaapian atau Infrastructrure Maintenance and Operation (IMO) sebesar Rp1,7 triliun bisa terserap pada tahun 2015. Selama ini anggaran IMO tidak bisa digunakan karena masih diblokir direktorat anggaran Kementerian Keuangan.
"Tapi anggaran IMO-nya juga sudah ada di tahun anggaran 2015. Kami berharap, blokir bisa dicabut dan realisasi untuk biaya perawatan prasarana seperti rel kereta bisa dilakukan," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko di Jakarta, Senin (3/11/2014).
Hermanto menjelaskan, selama ini anggaran IMO diblokir sebab menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2006 tentang penerimaan negara bukan pajak. Revisi PP tersebut berkaitan dengan Track Access Charge atau kewajiban operator membayar kepada pemerintah atas penggunaan prasarana kereta api.
"IMO dan TAC itu harus harus bersanding. IMO bisa terealisasi ketika TAC-nya diatur dan itu menjadi penerimaan negara bukan pajak dimana PP-nya sedang direvisi, dan kami harapkan akhir tahun ini bisa diteken sehingga bisa digunakan pada tahun anggaran 2015," ujar dia.
Sebagai informasi biaya TAC yang harus dibayarkan oleh operator jika anggaran IMO disetujui Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan yakni sebesar Rp1,5 triliun.
Hermanto juga menambahkan, direktoratnya mendapatkan anggaran sekitar Rp14 triliun dari APBN Kemenhub pada tahun 2015. Dia mengungkapkan anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa proyek besar seperti pembangunan jalur kereta api, pengaktifan kembali (reaktivasi) jalur tua serta pembangunan jalur kereta di luar Pulau Jawa.
“Pembangunan jalur kereta seperti Trans Sulawesi kita alokasikan anggaran multiyears sampai tiga tahun ke depan. Untuk tahap pertama Makassar-Parepare kita alokasikan dari APBN 2015 sebesar Rp261 miliar. Saat ini lahan baru bebas 30 kilometer (km) dari 154 km,” katanya.
Sementara itu, Direktur Angkutan dan Lalulintas Perkeretaapian, Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, untuk reaktivasi jalur kereta, Ditjen Perkeretaapian akan menyelesaikan peremajaan trase dari Kedungjati hingga Tuntang pada Mei 2015.
“Double track selatan juga sudah sebagian jalan. Akhir tahun ini lanjut Cirebon sampai Laranga. Sebagian besar pembangunan menggunakan dana APBN. Yang pinjaman luar negeri yakni dari Jepang itu hanya jalur Kutaorjo-Kroya,” pungkasnya.
"Tapi anggaran IMO-nya juga sudah ada di tahun anggaran 2015. Kami berharap, blokir bisa dicabut dan realisasi untuk biaya perawatan prasarana seperti rel kereta bisa dilakukan," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko di Jakarta, Senin (3/11/2014).
Hermanto menjelaskan, selama ini anggaran IMO diblokir sebab menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2006 tentang penerimaan negara bukan pajak. Revisi PP tersebut berkaitan dengan Track Access Charge atau kewajiban operator membayar kepada pemerintah atas penggunaan prasarana kereta api.
"IMO dan TAC itu harus harus bersanding. IMO bisa terealisasi ketika TAC-nya diatur dan itu menjadi penerimaan negara bukan pajak dimana PP-nya sedang direvisi, dan kami harapkan akhir tahun ini bisa diteken sehingga bisa digunakan pada tahun anggaran 2015," ujar dia.
Sebagai informasi biaya TAC yang harus dibayarkan oleh operator jika anggaran IMO disetujui Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan yakni sebesar Rp1,5 triliun.
Hermanto juga menambahkan, direktoratnya mendapatkan anggaran sekitar Rp14 triliun dari APBN Kemenhub pada tahun 2015. Dia mengungkapkan anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa proyek besar seperti pembangunan jalur kereta api, pengaktifan kembali (reaktivasi) jalur tua serta pembangunan jalur kereta di luar Pulau Jawa.
“Pembangunan jalur kereta seperti Trans Sulawesi kita alokasikan anggaran multiyears sampai tiga tahun ke depan. Untuk tahap pertama Makassar-Parepare kita alokasikan dari APBN 2015 sebesar Rp261 miliar. Saat ini lahan baru bebas 30 kilometer (km) dari 154 km,” katanya.
Sementara itu, Direktur Angkutan dan Lalulintas Perkeretaapian, Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, untuk reaktivasi jalur kereta, Ditjen Perkeretaapian akan menyelesaikan peremajaan trase dari Kedungjati hingga Tuntang pada Mei 2015.
“Double track selatan juga sudah sebagian jalan. Akhir tahun ini lanjut Cirebon sampai Laranga. Sebagian besar pembangunan menggunakan dana APBN. Yang pinjaman luar negeri yakni dari Jepang itu hanya jalur Kutaorjo-Kroya,” pungkasnya.
(gpr)
Explore More