Sofyan: JSS Tak Sesuai Fungsi Tol Laut Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak sesuai dengan fungsi tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya pikir dari awal itu sudah dibahas (kontroversial), karena itu juga tidak sesuai dengan fungsi tol lautnya sektor maritim Pak Presiden Jokowi," ujarnya di JCC, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Dia mengatakan, pemerintah sama sekali tidak mendukung proyek infrastruktur gagasan pemerintahan SBY. Sehingga, proyek tersebut diberhentikan sepenuhnya.
"Kemudian tanpa dukungan pemerintah, proyek tersebut tidak akan jalan. Karena dia bisa dari sisi return investment, tanpa dukungan pemerintah itu tidak akan bisa jalan," jelas Sofyan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur lebih baik difokuskan untuk percepatan transportasi dari Jawa ke Sumatera. Serta perbaikan sarana di Pelabuhan Merak-Bakauheni.
"Kalaupun dibangun itu kayaknya membutuhkan empat term presiden, baru jadi. Karena itu, ini proyek dari awal ada superficial, mungkin kita akan pikirkan jalan lain. Katakanlah bagaimana memperluas, membuat terminal penyeberangan dan kemudian dengan kapal yang lebih cepat, sehingga penyeberangan dari Jawa ke Sumatera itu bisa lebih cepat," jelasnya.
Terlebih, lanjut Sofyan, penyeberangan di Pelabuhan utama Indonesia tersebut masih butuh waktu berhari-hari, yang tentu merugikan pengusaha Indonesia.
"Sekarang ini masalahnya penyeberangan itu, hari-hari, musim-musim tertentu antrean panjang. Tapi yang lain juga nanti, kita akan memperkuat sistem transportasi lewat laut," ujr dia.
Jika perbaikan di pelabuhan terus dilakukan, pihaknya berharap agar laju transportasi dari pulau Jawa ke Sumatera tidak tersendat lagi.
Sehingga diharapkan, truk yang membawa barang ke Sumatera tidak harus melewati darat. Sehingga pengembangan pelabuhan, termasuk Pelindo sudah melakukan pengembangan pelabuhan di Lampung.
"Kemudian di Bengkulu diperluas, di Palembang diperluas, di Jambi diperluas. Dengan demikian transportasi yang saat ini sebagian besar diangkut darat, bisa kita pindahkan ke laut," pungkas Sofyan.
"Saya pikir dari awal itu sudah dibahas (kontroversial), karena itu juga tidak sesuai dengan fungsi tol lautnya sektor maritim Pak Presiden Jokowi," ujarnya di JCC, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Dia mengatakan, pemerintah sama sekali tidak mendukung proyek infrastruktur gagasan pemerintahan SBY. Sehingga, proyek tersebut diberhentikan sepenuhnya.
"Kemudian tanpa dukungan pemerintah, proyek tersebut tidak akan jalan. Karena dia bisa dari sisi return investment, tanpa dukungan pemerintah itu tidak akan bisa jalan," jelas Sofyan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur lebih baik difokuskan untuk percepatan transportasi dari Jawa ke Sumatera. Serta perbaikan sarana di Pelabuhan Merak-Bakauheni.
"Kalaupun dibangun itu kayaknya membutuhkan empat term presiden, baru jadi. Karena itu, ini proyek dari awal ada superficial, mungkin kita akan pikirkan jalan lain. Katakanlah bagaimana memperluas, membuat terminal penyeberangan dan kemudian dengan kapal yang lebih cepat, sehingga penyeberangan dari Jawa ke Sumatera itu bisa lebih cepat," jelasnya.
Terlebih, lanjut Sofyan, penyeberangan di Pelabuhan utama Indonesia tersebut masih butuh waktu berhari-hari, yang tentu merugikan pengusaha Indonesia.
"Sekarang ini masalahnya penyeberangan itu, hari-hari, musim-musim tertentu antrean panjang. Tapi yang lain juga nanti, kita akan memperkuat sistem transportasi lewat laut," ujr dia.
Jika perbaikan di pelabuhan terus dilakukan, pihaknya berharap agar laju transportasi dari pulau Jawa ke Sumatera tidak tersendat lagi.
Sehingga diharapkan, truk yang membawa barang ke Sumatera tidak harus melewati darat. Sehingga pengembangan pelabuhan, termasuk Pelindo sudah melakukan pengembangan pelabuhan di Lampung.
"Kemudian di Bengkulu diperluas, di Palembang diperluas, di Jambi diperluas. Dengan demikian transportasi yang saat ini sebagian besar diangkut darat, bisa kita pindahkan ke laut," pungkas Sofyan.
(izz)