Pemerintah Diminta Atasi Kekurangan Jumlah Pilot
Pemerintah Diminta Atasi Kekurangan Jumlah Pilot
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pendidikan Penerbangan Indonesia (APPI) meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menjabatani kebutuhan pilot oleh maskapai penerbangan terhadap kapasitas jumlah penerbangan.
Ketua Umum APPI, Soenaryo mengatakan pemerintah seharusnya bisa memberikan solusi terhadap permasalahan kurangnya sumber daya penerbangan pada saat ini. Tumbuhnya industri penerbangan di Tanah Air tidak diimbangi dengan kapasitas jumlah penerbang yang ada.
"Kita minta pemerintah menjebatani kebutuhan pilot oleh maskapai dan ketersediaannya di sekolah penerbangan," kata Soenaryo usai menghadiri workshop APPI dan Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Dirjen Perhubungan Udara di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Lebih lanjut dia menjelaskan, pemerintah bisa menjadi penghubung antara maskapai penerbangan dan sekolah pilot melalui lembaga keuangan. Pasalnya, permasalahan kurangnya tenaga pilot karena mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Untuk diketahui rata-rata biaya pendidikan pilot mencapai Rp700 juta.
"Pemerintah bisa menjadi penghubung, dengan dibantu bank sehingga memberikan pinjaman pendanaan pendidikan bagi calon pilot. Sehingga gajinya bisa dipotong setelah masa kerja nanti, yang penting lembaga keuangan tersebut harus mempunyai payung hukumnya," tegasnya.
Saat ini APPI terdiri dari 22 sekolah penerbangan yang terdapat diseluruh Indonesia. Sedangkan total sekolah penerbangan yang ada di Indonesia mencapai 24 sekolah. Menurutnya, setiap tahun dalam satu sekolah penerbangan dapat menghasilkan 15-20 pilot.
"Kita tidak hanya meningkatkan jumlah pilot, tapi juga meningkatkan kualitas dan keamanannya. Untuk mengatasi jumlah pilot bisanya menggunakan pilot asing yaitu untuk kebutuhan khusus seperti Garuda yang belum mempunyai pilot untuk jenis pesawat B777," pungkasnya.
(Baca: 10 Tahun Kedepan Asia Pasifik Butuh 250.000 Pilot)
Ketua Umum APPI, Soenaryo mengatakan pemerintah seharusnya bisa memberikan solusi terhadap permasalahan kurangnya sumber daya penerbangan pada saat ini. Tumbuhnya industri penerbangan di Tanah Air tidak diimbangi dengan kapasitas jumlah penerbang yang ada.
"Kita minta pemerintah menjebatani kebutuhan pilot oleh maskapai dan ketersediaannya di sekolah penerbangan," kata Soenaryo usai menghadiri workshop APPI dan Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Dirjen Perhubungan Udara di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Lebih lanjut dia menjelaskan, pemerintah bisa menjadi penghubung antara maskapai penerbangan dan sekolah pilot melalui lembaga keuangan. Pasalnya, permasalahan kurangnya tenaga pilot karena mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Untuk diketahui rata-rata biaya pendidikan pilot mencapai Rp700 juta.
"Pemerintah bisa menjadi penghubung, dengan dibantu bank sehingga memberikan pinjaman pendanaan pendidikan bagi calon pilot. Sehingga gajinya bisa dipotong setelah masa kerja nanti, yang penting lembaga keuangan tersebut harus mempunyai payung hukumnya," tegasnya.
Saat ini APPI terdiri dari 22 sekolah penerbangan yang terdapat diseluruh Indonesia. Sedangkan total sekolah penerbangan yang ada di Indonesia mencapai 24 sekolah. Menurutnya, setiap tahun dalam satu sekolah penerbangan dapat menghasilkan 15-20 pilot.
"Kita tidak hanya meningkatkan jumlah pilot, tapi juga meningkatkan kualitas dan keamanannya. Untuk mengatasi jumlah pilot bisanya menggunakan pilot asing yaitu untuk kebutuhan khusus seperti Garuda yang belum mempunyai pilot untuk jenis pesawat B777," pungkasnya.
(Baca: 10 Tahun Kedepan Asia Pasifik Butuh 250.000 Pilot)
(gpr)
Explore More