Pemerintah Diminta Peduli Galangan Kapal

JAKARTA - Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) meminta pemerintah untuk lebih peduli kepada industri galangan kapal nasional.

Apalagi. pemerintah saat ini fokus pada pembangunan berbasis maritim. Menurut Ketua Umum Iperindo Eddy K Logam, kondisi ini menjadi peluang bagi kalangan industri kapal dalam negeri. Namun, industri galangan kapal nasional perkembangannya tak bisa secepat industri sektor lain karena industri ini masih dibebani pajak, kurangnya insentif, dan suku bunga bank yang masih sangat tinggi.

“Kami akan terus mendorong masalah-masalah ini kepada pemerintah dan menyampaikan bahwa industri kapal memberikan multiplier effect yang besar dalam rangka mendorong perekonomian bangsa ini,” ujar Eddy di Jakarta kemarin. Menurut dia, besarnya potensi logistik melalui perjalanan laut antar-pulau di Indonesia belum banyakdilihat secara holistikoleh pemerintah. Padahal, ini merupakan sektor padat karya dan padat teknologi sehingga menyerap banyak tenaga kerja.

Eddy menjelaskan, satu perusahaan galangan kapal bisa mempekerjakan 3.000 hingga 7.000 orang. “Kemudian, memanfaatkan teknologi tinggi di sektor perkapalan. Kalau dua ini saja dilihat, berapa banyak pendapatan negara bisa masuk di sektor ini,” ujar dia. Masalahnya, sektor ini dibebani pajak dan bunga bank yang tinggi. Hal itu membuat harga kapal yang diproduksi di dalam negeri lebih mahal dibanding kapal impor.

“Makanya jangan heran, pengusaha kita lebih senang beli kapal impor dibanding kapal buatan dalam negeri. Kalau sudah begitu, berapa besar devisa kita yang keluar kalau pembelian kapal impor masih lebih besar dibanding pembelian kapal di dalam negeri,” ujarnya. Sebagai informasi, pertumbuhan industri maritim nasional masih signifikan atau sekitar 6,3%. Akhir tahun ini pertumbuhan tersebut naik menjadi 6,4% dengan jumlah armada kapal mencapai 13.000 unit.

Dari jumlah kapal tersebut, kapal buatan dalam negeri hanya sekitar 10% yang diproduksi sekitar 150 perusahaan galangan kapal. Anggota Komisi VI DPR Bambang Harjo mengatakan, tiap tahun komoditas dalam negeri yang diangkut menggunakan kapal mencapai 1,2 miliar ton. Angka tersebut akan terus meningkat seiring berkembangnya industri di sektor kemaritiman.

“Makanya, ketika kebutuhan industri tinggi, kebutuhan armada juga pasti akan tinggi. Pemerintah harus memperhatikan sektor ini. Sekarang waktunya mendorong galangan kapal dalam negeri,” ujar dia. Menurut dia, usaha galangan kapal di dalam negeri tidak bisa kompetitif karena 90% kapal Indonesia masih diimpor.

Ichsan amin