Harga BBM Naik, Pemerintah Wajib Beri Kompensasi
Jum'at, 07 November 2014 - 07:28 WIB
Harga BBM Naik, Pemerintah Wajib Beri Kompensasi
A
A
A
YOGYAKARTA - Pengamat Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Rimawan Pradiptyo menilai, pemerintah wajib memberikan kompensasi guna mengatasi dampak rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) nantinya. Terutama yang ditujukan kepada keluarga miskin.
"Jelas ya mau kenaikan (BBM) itu subsidi diturunkan. Ada dua paket langsung (yang harus dilakukan oleh pemerintah) yakni kompensasi untuk meminimalisasikan dampak harga BBM khususnya kepada keluarga miskin," ujar Rimawan kepada wartawan seusai memberikan materi dalam seminar bertajuk Peran Lembaga Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional di Grand Aston Yogyakarta, Kamis (6/11/2014).
Di samping kompensasi, pemerintah juga harus melakukan langkah realokasi anggaran. Dia memisalkan, dana mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang batal dilanjutkan bisa dialihkan dan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan dan Sumatera. Sehingga tercipta pemerataan di luar Jawa, dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa semata.
"Kembali pada kompensasi dan realokasi, tidak ada jalan lain. Konkret zaman dahulu ada BLSM, dan lainnya. Di manapun minyak net impor, nggak disubsidi. Ini sudah impor, disubsidi juga, seolah beri subsidi yang ngimpor. Pertimbangkan juga sustainability untuk 500 tahun ke depan, sehingga anak cucu bisa turut merasakan," tegasnya.
Perihal kekhawatiran dana kompensasi yang tidak tepat sasaran, menurutnya bisa diatasi dengan penguatan database seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada KTP elektronik (e-KTP) masing - masing. Sehingga peristiwa tersebut bisa diminimalisir.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Arief Budi Santoso mengatakan, inflasi November 2014 diperkirakan sama dengan inflasi Oktober 2014, bahkan ada kecenderungan lebih rendah, kalau tidak ada kenaikan harga BBM.
Hal ini melihat dari sejumlah faktor seperti harga bawang merah yang turun karena memasuki masa panen, beras juga mulai memasuki masa tanam karena memasuki musim hujan pula. Di sisi lain, harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) yang sempat naik juga sudah mereda. Sekadar informasi, inflasi Oktober 2014 tercatat 0,28 persen month to month (m to m). Dan year to year (y to y) mencapai 4,40 persen.
"Kalau ada kenaikan (harga BBM), perkiraan setiap dari Rp 1.000,- kenaikan (inflasi bisa mencapai) 0,8 - 1 persen prediksinya. Masing-masing daerah berbeda. Selain BBM, bisa (naik pula) karena ada rencana naikkan angkutan maskapai. Harapannya hampir sama (dengan inflasi sebelumnya)," urai Arief.
Untuk menjaga kestabilan inflasi, dalam waktu dekat pihaknya bersama tim TPID akan melakukan evaluasi dan menetapkan sejumlah langkah guna mengantisipasi kenaikan harga sembako pula. Di antaranya dengan mengoptimalkan sinergi kerja sama antar daerah dan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS).
"Jelas ya mau kenaikan (BBM) itu subsidi diturunkan. Ada dua paket langsung (yang harus dilakukan oleh pemerintah) yakni kompensasi untuk meminimalisasikan dampak harga BBM khususnya kepada keluarga miskin," ujar Rimawan kepada wartawan seusai memberikan materi dalam seminar bertajuk Peran Lembaga Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional di Grand Aston Yogyakarta, Kamis (6/11/2014).
Di samping kompensasi, pemerintah juga harus melakukan langkah realokasi anggaran. Dia memisalkan, dana mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang batal dilanjutkan bisa dialihkan dan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan dan Sumatera. Sehingga tercipta pemerataan di luar Jawa, dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa semata.
"Kembali pada kompensasi dan realokasi, tidak ada jalan lain. Konkret zaman dahulu ada BLSM, dan lainnya. Di manapun minyak net impor, nggak disubsidi. Ini sudah impor, disubsidi juga, seolah beri subsidi yang ngimpor. Pertimbangkan juga sustainability untuk 500 tahun ke depan, sehingga anak cucu bisa turut merasakan," tegasnya.
Perihal kekhawatiran dana kompensasi yang tidak tepat sasaran, menurutnya bisa diatasi dengan penguatan database seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada KTP elektronik (e-KTP) masing - masing. Sehingga peristiwa tersebut bisa diminimalisir.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Arief Budi Santoso mengatakan, inflasi November 2014 diperkirakan sama dengan inflasi Oktober 2014, bahkan ada kecenderungan lebih rendah, kalau tidak ada kenaikan harga BBM.
Hal ini melihat dari sejumlah faktor seperti harga bawang merah yang turun karena memasuki masa panen, beras juga mulai memasuki masa tanam karena memasuki musim hujan pula. Di sisi lain, harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) yang sempat naik juga sudah mereda. Sekadar informasi, inflasi Oktober 2014 tercatat 0,28 persen month to month (m to m). Dan year to year (y to y) mencapai 4,40 persen.
"Kalau ada kenaikan (harga BBM), perkiraan setiap dari Rp 1.000,- kenaikan (inflasi bisa mencapai) 0,8 - 1 persen prediksinya. Masing-masing daerah berbeda. Selain BBM, bisa (naik pula) karena ada rencana naikkan angkutan maskapai. Harapannya hampir sama (dengan inflasi sebelumnya)," urai Arief.
Untuk menjaga kestabilan inflasi, dalam waktu dekat pihaknya bersama tim TPID akan melakukan evaluasi dan menetapkan sejumlah langkah guna mengantisipasi kenaikan harga sembako pula. Di antaranya dengan mengoptimalkan sinergi kerja sama antar daerah dan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS).
(gpr)
Lihat Juga :
